Piru – Bertempat di aula Kantor Bupati lt 3, Workshop Pembangunan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi dan Sosialisasi Fraud Control Plan, kerjasama Inspektorat Daerah dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku digelar dan dibuka secara resmi oleh plt Sekretaris Daerah, H. Sy Silawane, SH, M.Si pagi tadi.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepedulian public (public awereness) terhadap masalah korupsi guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam negara yang berdemokrasi dan berkeadilan. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan mengedepankan akuntabilitas dalam semua bidang menjadi kunci bagi keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia juga pada pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui upaya-upaya perbaikan terhadap pelayanan public dan pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel haru menjadi titik point dalam melaksanakan tugas – tugas pelayanan public yang baik.

Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, karena korupsi berakibat secara signifikan terhadap segala aspek kehidupan. Untuk mencegah tindak pidana korupsi, setiap aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengab memperkuat spiritualitas kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Plt Sekretaris Daerah, H.Sy Silawane, SH, M.Si saat memberikan sambutan

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan plt sekretaris daerah menjelaskan bahwa di  jajaran pemerintahan yang perlu dibenahi dan yang paling utama harus ada transparansi dengan cara ; dana yang dikelola pemerintah harus diketahui semua lini termasuk masyarakat, kita harus menjaga integtitas dan komitmen kita terhadap gerakan anti korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui implementasi e-government. Titik perhatiannya adalah menjaga integritas dan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui implementasi e-planning dan e-budgeting.

“saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Inspektorat daerah yang telah dengan bersama – sama menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku dalam menyelenggarakan kegiatan pengembangan masyarakat pembelajar anti korupsi sebagai salah satu perwujudan dari strategi pencegahan korupsi yang terintegrasi. Dari kegiatan ini, kami harapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepedulian dari para peserta sosialisasi dan workshop terhadap korupsi dan anti korupsi, yang kemudian dapat diikuti dengan : 1) perubahan perilaku anti korupsi dalam diri pegawai, pimpinan organisasi dan para pihak yang terkait serta masyarakat luas, 2) terjadinya perubahan sistem dalam organisasi kearah sistim yang mampu mencegah fraud, 3) terjadinya perubahan budaya organisasi menjadi budaya organisasi yang anti korupsi di lingkungan masing-masing organisasi.” papar Kepala Bappeda Kab SBB ini.

Dengan diadakannya kegiatan pengembangan MPAK ini, diharapkan agar semua pimpinan OPD dapat berkomitmen mengembangkan budaya organisasi anti korupsi di instansinya masing-masing dan ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi di lingkup pemerintah Kabupaten SBB pada khususnya dan di daerah Saka Mese Nusa pada umumnya demi mensukseskan semua program pemerintah untuk Kase Bae SBB.

 

 

LEAVE A REPLY