JELANG PILPRES DAN PILEG, BKN IMBAU NETRALITAS ASN

0
93

PIRU – Jelang Pemilihan Umum ( Pemilu ) Presiden dan Anggota Legislatif April mendatang, Kepala Badan Kepegawaian Negara ( BKN ), Bima Haria Wibisana mengimbau Aparatur Sipil Negara ( ASN ) di seluruh Indonesia untuk menjaga netralitas dan tetap berkomitmen menempatkan peran dan fungsinya secara proposional, serta turut berkontribusi positif dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.

Dalam Siaran Pers Nomor: 053/RILIS/BKN/II/2019,   yang dikeluarkan 8 Pebruari lalu, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengimbau ASN untuk menjaga Azas Netralitas yang diamanatkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.  Yang dimaksud  “Azas Netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. PNS dilarang memberikan dukungan pada paslon atau caleg tertentu dengan cara :

  1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden;
  2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  3. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang/uang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

Dijelaskan lebih lanjut, pemberian dukungan kepada paslon atau caleg tertentu  juga meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung termasuk dengan menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, BBM, Line, SMS, lnstagram, Blog, dan sejenisnya.

Bima Haria Wibisana memerintahkan kepada seluruh PNS agar mematuhi ketentuan tersebut. Kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas agar mengawasi bawahannya dalam rangka menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Bagi PNS yang tidak mentaati akan dijatuhi hukuman disiplin.

LEAVE A REPLY