Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Johanis Dairo Malo yang hadir bersama Bupati SBB M. Yasin Payapo dan Wakil Bupati Timotius Akerina serta jajaran Forkopimda lainnya pada acara tatap muka sekaligus sosialisasi dengan masyarakat penambang Cinabar di Dusun Hulung, kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kamis (9/1).

“Apapun alasannya mau anda pegang apalagi mengelola atau menambang Cinabar sama hukumnya seperti anda menggunakan Narkoba”, ungkap Johanis.

Dalam acara tatap muka antara masyarakat penambang dengan jajaran Forkopimda Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut, para penambang dalam sesi tanya jawab mengungkapkan agar Pemkab dapat mengambil langkah agar tambang cinabar ini tidak lagi menjadi ilegal.

“kami warga penambang sangat taat akan hukum, dan kami sadar ini ilegal, jadi dengan kehadiran forkopimda disini kami meminta bagaimana caranya agar tambang ini bisa legal”, Tanya Arif Samal, salah seorang penambang batu Cinabar.

Mendengar itu Johanis menambahkan kalau urusan pertambangan yang berkaitan dengan perizinan kewenangannya tidak berada pada pihak pemertintah kabupaten.

“Anda salah alamat kalau menuntut itu pada pemkab, jadi kalau mau gugat silahkan ke pempus”, Tambah Johanis.

Para Panambang saat bertatap muka dengan jajaran Forkopimda SBB

Johanis menambahkan bahwa cinabar yang berada di Kecamatan Huamual adalah zat berbahaya karena didalamnya terdapat mercury, sebuah zat yang membahayakan bagi kesehatan manusia.

“unsur Mercury yang membahayakan tersebut yang menjadi alasan tambang ini harus ditutup, dan ini perintah Presiden, dan jika anda masih tetap menambang maka tetap ditindak”, kata Johanis.

LEAVE A REPLY