Tamu undangan yang menghadiri kegiatan ini.

Piru-Pembentukan dan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim-Pora) Kabupaten Seram Bagian Barat (Kab. SBB) dan Kecamatan se-kabupaten SBB oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Maluku bertempat di gedung Hatutelu, kota Piru pada Kamis (25/07/2019).

Acara yang diprakarsai oleh Kemenkumham Maluku ini, turut dihadir oleh Bupati SBB Drs. M. Yasin Payapo M.Pd, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kakanwil Kemenkumham) Maluku, Drs. Andi Nurka SH MH, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon Afrizal, Kepala Lapas Piru Sahril Anwar, Dandim 1502 Masohi, Kapolres SBB dan para pimpinan OPD lingkup Pemkab SBB.

Undangan yang turut hadir dalam kegiatan ini.

 

Kegiatan ini diisi dengan pelantikan Tim-Pora yang beranggotakan 52 orang anggota yang terdiri dari 10 orang dari instansi-instansi yang ada di tingkat kabupaten SBB dan 42 orang dari instansi-instansi yang ada di kecamatan-kecamatan se-kabupaten SBB.

TIM-PORA yang dilantik oleh Bupati SBB Drs. M Yasin Payapo, M.Pd

Pembentukan Tim-Pora sendiri salah satunya di dasari oleh Peraturan Kemenkumham No. 50 tahun 2016 tentang “Tim Pengawasan Orang Asing” yang mempunyai tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.

Adapun fungsi dari pembentukan Tim-Pora ini antara lain;

1. Melakukan koordinasi dan pertukaran data dan informasi antar Instansi terkait;

2. Pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai dengan provinsi;

3. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing serta membuat peta Pengawasan Orang Asing;

4. Mencari dan memberikan penyelesaian terhadap permasalahan dari keberadaan dan kegiatan Orang Asing;

5. Membuat pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka Pengawasan Orang Asing;

6. Membuat penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota Tim Pora; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pora berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.

Drs. Andi Nurka SH MH selaku Kakanwil Kemenkumham Maluku dalam wawancara dengan media ini mengatakan, “Adanya regulasi dan kebijakan terkait kemudahan dalam memperoleh izin tinggal di Indonesia dan kebijakan pemerintah untuk membebaskan Visa Kunjungan ke Indonesia kepada 169 negara tak bisa dipungkiri membuka kemungkinan akan timbulnya ganggu stabilitas keamanan dan ketahanan nasional.”

“Fenomena tersebut di atas sudah seharusnya menumbuhkan kesadaran kita bersama, bahwa perlu adanya kewaspadaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama terkait pentingnya pengawasan terhadap kehadiran Orang Asing di negara ini”, sambung Nurka.

Kakanwil Kemenkumham Maluku saat berkesempatan diwawancarai media ini.

Ditambahkan beliau, “Sebagai bentuk respon terhadap pentingnya pengawasan bersama terhadap hal tersebut, maka perlu adanya Sinergitas di antar Instansi Pemerintahan. Kerjasama ini perlu ditingkatkan terkait kerawanan yang mungkin timbul seperti, isu TKI Non Prosedural kemudian dari segi pariwisata, keluarga – Repatriasi, Ex. Crew, penyalahgunaan izin tinggal Pekerja Asing di Kabupaten Seram Bagian Barat.”

Terakhir menutup sambutan Nurja menyampaikan “Selamat atas terbentuknya Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Kabupaten Seram Bagian Barat dan Tingkat Kecamatan Se – Kabupaten Seram Bagian Barat. Tetap terus kuatkan kerjasama dan koordinasi tugas yang diemban untuk menjaga kedaulatan Negara berada pada pundak saudara, saya yakin dan percaya saudara dapat bertugas dengan baik.”

LEAVE A REPLY