Kementerian Perhubungan dan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi laut, sungai, danau dan penyembarang di Jakarta mengeluarkan dokumen ringkasan eksekutif (eksekutif summary) pelabuhan manipa yang dituangkan dalam penyusunan rencana induk pelabuhan laut manipa Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku.

Dalam dokumen tersebut menjelaskan untuk menjamin kepastian usaha dan pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang terencana, terpadu, tepat guna efisien dan kesambungan pembangunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayanan dan pelaturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan ditegaskan bahwa setiap pelabihan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan (RIP).

Pelabuhan Manipa sendiri terletak sebelah barat pulau Seram yaitu di desa Luhutuban, kecamatan Kepulauan Manipa, kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

Kementerian Perhubungan dan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi laut, sungai, danau dan penyembarang Republik Indonesia telah menetapkan golongan pelabuhan manipa dalam hirarki pelabuhan pengumpal lokal, yang telah dijabarkan dalam RTRW Provinsi Maluku dengan kategori Gugus Pulai II sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam jenjang fungsi (hirarki) perkotaan, dan ini berarti hingga 2030 status Pelabuhan Manipa akan tetap sebagai pelabuhan local. Dimana sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 725 Tahun 2014 yang menjelaskan Pelabuhan pengumpul lokal mempunyai fungsi pokoknya pelabuhan yang berperan sebagai pelayanan penumpang dan barang di daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, daerah terbatas yang hanya didukung moda trasportasi laut yang melayani angkutan laut antar daerah/ kecamatan dalam kabupaten/kota.

Kecuali jika dilakukan revisi terhadap RTRW Provinsi Maluku. Dalam RTRW Kabupaten Seram Bagian Barat, struktur ruang berdasar hirarkinya dibagi menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yakni simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan yaitu Piru di Kecamatan Seram Barat, Taniwel di Kecamatan Taniwel, Waesala di Kecamatan Huamual Belakang dan Manipa di Kecamatan Kepulauan Manipa

Pelabuhan Manipa mempunyai panjang dermaga yang memanjang sekitar 70 meter dengan konstruksi beton. Pelabuhan ini sebagai tempat bongkar muat belum memiliki areal pergudangan maupun lokasi penumpukan. Kegiatan bongkar dan muat di pelabuhan ini relatif sangat kecil yakni bongkar rata-rata 100 ton per bulan dan muat rata-rata sebesar 30 ton per bulan atau tanpa muatan balik. Ditinjau dari segi pengusahaannya Pelabuhan Manipa termasuk kedalam pelabuhan yang tidak diusahakan, dimana pelabuhan ini hanya merupakan tempat singgahan kapal/perahu tanpa fasilitas bongkar-muat, bea cukai, dan sebagainya. Jenis kapal yang berlabuh di pelabuhan ini terdiri dari kapal penumpang maupun kapal barang dengan ukuran kecil, dengan bobot kapal (DWT) hingga 500 ton.

Untuk pelayaran rakyat armada semut (speedboat) mendominasi pelayanan angkutan penumpang berupa kapal dengan ukuran panjang hingga 20 meter. Kapal ini melayani pergerakan penumpang dan barang sebanyak 4 (empat) kapal per hari, dimana 2 kapal berangkat dari Pulau Manipa dan 2 kapal berangkat dari Ambon yang melayani wilayah Manipa Depan dan Wilayah Manipa Belakang. Namun speedboat ini tidak memanfaatkan fasilitas Pelabuhan Manipa untuk melakukan kegiatan bongkar dikarenakan ketidaksesuaian ukuran fasilitas dermaga dengan ukuran kapal, sehingga kegiatan bongkar muat dilakukan di pesisir pantai.

LEAVE A REPLY