Setelah melalu perdebatan panjang dan diskusi bersama dunia usaha pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menegaskan cuti bersama tetap dimulai sejak 11 Juni 2018. Tetapi sektor swasta tidak diwajibkan mematuhinya.

“Cuti bersama pada sektor swasta merupakan bagian dari cuti tahunan pekerja atau buruh yang bersifat fakultatif sehingga pelaksanaannya dilakukan atas kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha pemberi kerja sesuai kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan,” kata Menteri Puan Maharani.

Puan menegaskan surat keputusan bersama tiga menteri yang diterbitkan pada 18 April 2018 tentang penambahan cuti bersama libur Lebaran 2018 tetap berlaku. Dengan demikian cuti bersama tetap dimulai sejak Senin 11 Juni dan berakhir Rabu, 20 Juni 2018

Artinya pegawai pemerintah sudah bisa mulai melakukan perjalanan libur lebaran tahun sejak Sabtu 9 Juni 2018.

Namun pemerintah memastikan dunia usaha bisa beroperasi dengan dukungan pelayanan dari sektor-sektor seperti perbankan, transportasi, urusan ekspor-impor, imigrasi dan bea cukai.

Pemerintah juga memastikan pelayanan publik yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti rumah sakit, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, imigrasi, bea cukai, perhubungan, tetap berjalan seperti biasa.

Menteri Puan juga menegaskan setiap kementerian atau lembaga negara yang berkaitan dengan pelayanan publik harus tetap menugaskan pegawainya tetap memberi layanan kepada masyarakat pada musim libur lebaran tersebut.

Pemerintah juga sudah membuat aturan bagi pegawai negeri sipil yang tetap bekerja pada libur lebaran tahun ini. Mereka bisa menggantinya pada hari lain tanpa mengurangi hak cuti tahunannya. Puan menegaskan transaksi pasar modal dan bursa tetap akan dibuka pada 20 Juni 2018.

Puan menegaskan ketentuan pelayanan perbankan pada musim libur lebaran tahun ini akan diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Kementerian Perhubungan juga akan mengatur semua pemangku kepentingan pelabuhan agar dapat bekerja dan melayani kegiatan pelabuhan selama masa libur lebaran.

Empat menteri koordinator juga akan mengeluarkan surat instruksi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melaksanakan penugasan pelayanan publik dan pengaturan pegawai di kementerian-lembaga bersangkutan. Setiap kementerian atau lembaga negara akan menindaklanjuti pengaturan tersebut dengan menetapkan instruksi dan/atau surat edaran.

Hadir dalam konferensi pers tersebut antara lain Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perhubungan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bank Indonesia, OJK, POLRI serta 13 perwakilan kementerian-lembaga lainnya.

Sebelumnya kebijakan pemerintah yang menambah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah mendapat respon dari kalangan dunia usaha dan industri. Kebijakan tersebut dianggap akan berdampak pada kerugian ekonomi karena menurunnya produktivitas ( sumber : KemenkoPMK dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo)

LEAVE A REPLY