Demikian yang disampaikan oleh Prof. Dr Tony Pariela dalam konsultasi Public Kajian Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Pada Jumat, 1/11/2019, di ruang pertemuan Aula Lantai 3 Kantor Bupati.

Menurut Pariela sesuai dengan data lapangan yang telah diambil oleh timnya di beberapa Negeri yang dijadikan sample terdapat 11 indikoator kosmologis yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk menetapkan suatu negeri dapat disebut sebagai negeri adat dan bukan negeri adat.

“11 indikator ini merupakan data lapangan sementara yang didapatkan oleh Tim kami di beberapa negeri, jika ada yang kurang atau lebih nanti kita sempurnakan”, Ujar Pariela.

Unsur Pemerintah Negeri dan Camat saat KonsultasI Public Kajian Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

11 Indikator tersebut adalah, Asal usul, Petuanan, Mata rumah Asli, pengelompokan adat dalam negeri, Pemerintahan Adaat, batu Teong,  batu Pamali, keanggotaan Saniri Batang Air, memiliki keanggotaan Alune Wemale, kelompok Patasiwa Patalima dan memiliki Relasi Pela Gandong.

Dimata Periela, 11 indikator tersebut masih merupakan data sementara yang nanti akan disempurnakan lewat masukan dan saran dalam sesi tanya jawab konsultasi publik nantinya.

“Olehnya itu saya berharap jika nantinya ada tim kami yang turun untuk mewawancarai bapak ibu tolong untuk membuka diri memberikan informasi agar data data ini bisa menjadi lebih paripurna”, Ujar Pariela.

LEAVE A REPLY