Piru – Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perpajakan bagi para bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) piru menggelar Bimtek Monitoring dan Evaluasi Kewajiban Pajak Bendahara Instansi Pemerintah / Sekolah / Desa di Ruang Aula KP2KP Piru, Senin (14/10/19).

Kegiatan Bimtek ini di bagi menjadi beberapa sesi setiap Harinya, sehari dapat diikuti oleh 10 OPD yang ada di lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat. Kegiatan dimulai pukul 09.00 Wit sampai dengan selesai.

Kegiatan Bimtek Monitoring dan Evaluasi Kewajiban Pajak Bendahara ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Bendahara Instansi Pemerintah/Sekolah/Desa mengenai sistem perpajakan agar dapat melaksanakan tugas serta kewajiban terkait perpajakan dengan lebih baik.

Pemateri Bimtek Monitoring dan Evaluasi Kewajiban Pajak Bendahara ini, yaitu Kepala Kantor KP2KP Erwin Baja Hasudungan dan Bendahara pengeluaran KP2KP sendiri.

Dalam menyampaikan materi Kepala Kantor KP2KP mengatakan bahwa Bendahara mempunyai kewajiban menghitung pajak, membayar pajak, dan melaporkan pajak secara mandiri, setelah memiliki Nomor Wajib Pajak.

Kepada Bendahara yang tidak melaporkan wajib pajak akan dikenakan denda dan sanksi.

  • Adapun Denda yang dikenakan atas Keterlambatan Pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi didenda Rp 100.000.
  • Keterlambatan Pelaporan SPT tahunan PPh Badan Rp 1.000.000.
  • Pembetulan SPT atas kemauan sendiri dan belum disidik dikenakan denda 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Adapun sanksi yang dikenakan yaitu Sanksi denda Pidana berupa uang, Pidana Kurungan yaitu di penjara selama 1 tahun, dan Penjara yaitu lewat dari 1 tahun.

Beliau Berharap kepada Bendahara Pengeluaran dan Operator Dinas masing-masing di lingkup Kab.SBB dapat dengan bijak menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan baik.

LEAVE A REPLY