PIRU. Kepala Dusun ( Kadus ) Tanah Goyang Desa Lokki, Kecamatan Huamual Kabupaten SBB, Tengku Abdul Rahman Tapaibu dihukum Pidana Penjara selama satu bulan dengan masa percobaan satu bulan dan denda 600.000 subsidar satu bulan berdasarkan hasil putusan hakim pada Sidang Putusan Perkara Pidana Pilkada Larangan Kampanye dengan Nomor Berkas Perkara : No. BP/12/IV/2018/Reskrim, Tanggal 25 April 2018 yang digelar Pengadilan Negeri Masohi Rabu ( 23/5).

Sebelumnya, Mances, panggilan akrab Tengku Abdul Rahman Tapaibu dituntut dua bulan masa percobaan oleh Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) Kejari Piru, M. Nur Eka Firdaus dan Megie Salay lantaran ikut berpolitik praktis yaitu menghadiri kampanya paslon SANTUN.

Dalam tuntutannya, JPU mengatakan Tengku Abdul Rahman Tapaibu terbukti menghadiri kampanye tatap muka yang dilakukan oleh calon Wakil Gubernur Maluku, Andareas Rentanubun, pada Kamis (5/4) pukul 14.00 WIT di Balai Dusun Tanah Goyang

Tengku Abdul Rahman Tapaibu terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 189 jo pasal 70 ayat 1 huruf C Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang.

Untuk diketahui, kasus yang mejerat Mances ini dilaporkan oleh Panwascam Huamual ke Panwas Kabupaten SBB untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kasus diproses oleh Gakumdu, dan diserahkan tahap I ke jaksa penuntut untuk diteliti.

Dugaan keterlibatan Mances  ini ditingkatkan ke tahap penyidikan, setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, antara lain Jamal Riry, Tahir Saimima, Ahmad Banda dan Andareas Rentanubun.

Dari keterangan para saksi, kemudian kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/08.a/IV/2018/Reskrim tanggal 16 April 2018. Mances disangkakan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 189 jo pasal 70 ayat 1 huruf C Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang. Sedangkan Andareas Rentanubun, sesuai hasil pemeriksaan sebagai saksi, tidak dapat ditingkatkan sebagai tersangka karena tidak cukup alat bukti.

 

LEAVE A REPLY