Kabupaten Seram Bagian Barat adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Maluku, yang berada pada 1˚19’ – 1˚16’ LS dan 29˚1’ – 127˚20’ BT dengan luas lautan 79.005 kilometer dan panjang garis pantai adalah 719,20 kilometer.

Potensi wilayah perairan laut dan garis pantai yang begitu luas menyimpan sumberdaya alam yang cukup besar, baik sumber daya hayati maupun nonhayati. Khususnya sumber daya hayati secara keseluruhan perairan territorial mencapai sebesar 1.083.360.0 ton/tahun ikan yang dapat di tangkap secara lestari. Kondisi di lapangan menunjukan betapa berlimpahnya potensi sumberdaya kekayaan alam di laut. Nuansa konsep sinergi antarpengelola sumber kekayaan alam di laut perlu di tekankan pada pemerintah sebagai regulator dan fasilitator untuk memprakasai peningkatan kerja sama antar berbagai komponen pengelola sumber kekayaan alam di laut, terutama pemerintah daerah setempat harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung untuk mengelola sumberdaya kelautan Seram Bagian Barat secara optimal.

Pengolahan hasil tangkapan laut harus dapat di olah sebaik mungkin dan mampu memberikan nilai tambah kepada nelayan. Peran pemerintah dalam hal ini sangat besar untuk memberikan pengarahan kepada kelompok-kelompok nelayan sehingga mereka mampu memberikan nilai tambah produksi, dilakukan pembangunan industri pengolahan skala besar untuk mendapatkan margin yang besar dari hasil laut.  Pemerintah juga perlu memberikan subsidi bagi nelayan dan pembudi daya ikan, yakni subsidi alat tangkap yang ramah lingkungan, subsidi minyak, subsidi pupuk dan lain-lain.

Kesejahteraan nelayan perlu di perhatikan karena merekalah tulang punggung sektor kelautan dan perikanan. Seharusnya kita harus berterima kasih pada nelayan yang terus bekerja menagkap ikan dan pembudidayakan beberapa komoditas perikanan yang selama ini di lupakan dan tertinggal dari semua aspek kehidupan tetap miskin, pendidikan rendah, lingkungan pemukiman kumuh, tidak hegienis, aksebilitas rendah, marginal, sarana dan prasarana minimal dan lain-lain.

Di samping itu terdapat berbagai macam potensi sumberdaya hayati laut yang harus di kembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat Seram Bagian Barat secara totalitas. Kekayaan laut Seram Bagian Barat juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang.

Pada dasarnya kesadaran masyarakat sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya wilayah pesisir yang nantinya akan di wariskan pada generasi yang akan datang. Ini merupakan aset yang harus diperhatikan oleh pemerintah setempat, guna menunjang kesejahteraan serta kelangsungan hidup masyarakat pesisir. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan mandat dan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan mengkoordinasikan pemanfaatan sumberdaya pesisir laut dan pulau-pulau kecil.

Implementasi undang-undang tersebut membawa sejumlah implikasi terhadap aktivitas pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, yakni:

 1.Daerah sudah seharusnya mengetahui potensi perikanan serta batas-batas wilayahnya sebagai dasar untuk mengatur (meregulasi) pengelolaan sumberdayannya, seperti penentuan jenis dan tipe kegiatan perikanan yang sesuai.

2.Daerah di tuntut bertanggung jawab atas kelestarian dan kelangsungan sumberdaya kelautan dan perikanan di daerahnya

3.Membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat lokal, terutama pembudidaya ikan/ nelayan untuk terlibat dalam proses pengelolaan sumberdaya.

Berdasarkan uraian diatas, seharusnya tidak alasan bagi kita untuk tidak memfokuskan arah pembangunan ke lautan (marine oriented) karena sudah terbukti bahwa pada saat bangsa indonesia menghadapi krisis moneter tahun 1998, maka penopang ekonomi bangsa ini benar- benar bersumber dari hasil perikan dan kelautan yang telah menolong sebagian besar rakyat indonesia dari bahaya kebangkrutan ekonomi, kelaparan, dan ketidak berdayaan ( Sumber : Rumah Creative Institute )

LEAVE A REPLY