Bertempat di aula lantai tiga Kantor Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (Kab. SBB), sesuai permintaan Pemerintah Kab. SBB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Maluku menyelenggarakan acara  “Bimbingan Teknis Simda Pendapatan Kerja Sama BPKP Perwakilan Maluku dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat” yang melibatkan berbagai Operator Pendapatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penghasil Pendapatan pada lingkungan Pemkab SBB.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan tambahan pemahaman bagi tenaga operator, tentang pengelolaan pendapatan daerah baik yang bersumber dari pajak maupun retribusi, serta meningkatkan keterampilan dalam mengoperasikan Simda Pendapatan.

Suasana pemberian materi dalam kegiatan Bimtek Simda Pendapatan.

Kegiatan bimbingan teknis yang direncanakan berlangsung selama tiga hari mulai hari Rabu tanggal 24 Juli s.d. Jumat 26 Juli 2019 ini, turut dihadir dan dibuka oleh Bupati  Kabupaten SBB Drs. M.Yasin Payapo, M.Pd, Ata Sumirta selaku korwas bid APD BPKP Maluku, PLT. Sekda Kabupaten SBB H. Sy. Selawan, para pimpinan OPD penghasil pendapatan Pemda SBB dan para Peserta Bimtek serta undangan.

Bupati SBB saat berkesempatan hadir dan membuka kegiatan ini.

Saat ditemui di lokasi kegiatan, Drs. Paulus CH. Pical, M.Si selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kab SBB mengatakan “Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKP Maluku dan difasilitasi oleh BPD SBB ini bertujuan untuk mensosialisasikan tentang aplikasi Simda Pendapat yang merupakan kebutuhan masa kini yang harus dipenuhi oleh setiap Pemerintahan Daerah”

“Dan aplikasi ini, akan sangat membantu dalam pencatatan pendapatan-pendapatan daerah, baik melalui pajaknya, retribusinya dari 10 OPD penghasil, semuanya terlibat. Ini juga bermanfaat dalam menyamakan persepsi tentang pelaporan yang benar itu seperti apa, karena laporan yang acak-acakan itu akan sulit untuk kita tahu atau pahami selaku auditor saat melakukan pemeriksaan”, sambung beliau.

Ditambahkan juga oleh Pical bahwa, “Ini juga merupakan bagian dari upaya kita dalam mengawal hasil audit BPK yang saat ini sudah mencapai Wajar Dengan Pengecualian (WDP), agar kedepannya akan ada peningkatan menjadi ke tingkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jadi ini merupakan bagian dari penataan urusan keuangan agar menjadi lebih baik dan profesional mulai hari ini dan untuk kedepannya”.

“Dengan ini saya ingin masyarakat umum tahu bahwa sistemnya ini telah membawa langkah maju dalam upaya kita memperbaiki dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan hasil pendapatan daerah kepada BPK”, lanjut beliau.

Menutup wawancara dengan media ini Pical berharap, “Untuk semua OPD-OPD penghasil agar lebih giat nantinya dalam bekerja, baik dalam penarikan pajak maupun retribusi, kemudian juga semakin profesional dalam pengelolaan dan penyiapan laporan pertanggungjawabannya dalam rangka mengawal WDP kita disaat ini ke depannya”.

LEAVE A REPLY