Piru-Dalam rangka merevitalisasi kearifan lokal untuk pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan di Pulau Buano, maka Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat (LPPM) menggelar pertemuan konsultasi Rencana Strategis Pengelolaan Pulau Buano Berbasis kearifan lokal di Ruang Pertemuan, Lantai 2 Kantor Bupati SBB, pada Kamis, (19/7/19).

Hadir dalam pertemuan itu Direktur LPPM Piet Wairisal, Plt.Sekda SBB H.SY Silawane SH.M.Si, staf LPPM Noni Tuharea, staf Ahli LPPM Universitas Pattimura Hendrik Aponno, Perwakilan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), beberapa Pimpinan OPD, Kepala Desa Buano, Perangkat Desa, serta Tokoh Masyarakat serta Stakeholder lainnya.

Dalam paparannya staf ahli sosial kemasyarakatan Universitas Pattimura Tine Tjoa mengatakan, secara demografi Masyarakat Pulau Buano sangat signifikan dimana ada jumlah penduduk Buano Utara lebih tinggi yakni 8000 jiwa dan Buano Selatan 1000 jiwa sehingga mempengaruhi kepadatan penduduk yang harus jadi perhatian perencanaan Pulau Buano kedepan. Pelibatan Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk tersebut dan untuk membuat suatu perencanaan harus mengetahui suatu budaya tradisi dan juga bahasa dalam suatu Masyarakat.

“ini sangat penting karena Pulau Buano masih memiliki sejarah dan budaya yang cukup baik dan cukup kental, dimana disana masih ada kepercayaan-kepercayaan dan bahasa daerah sendiri yang masih digunakan” lanjutnya.

Untuk tujuan pemerataan pembangunan, maka faktor-faktor pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat diperlukan. Dan Dalam Rencana Strategis yang dibuat maka, dicetuskan topik prioritas yakni bahwa kondisi riil Pulau Boano sangat memungkinkan untuk perencanaan pembangunandan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Senada dengan itu Staf ahli LPPM Henrik Aponno menjelaskan, dari jenis tanah disebelah Buano Selatan lebih subur dari Buano Utara karena itu wilayah Buano utara lebih didominasi oleh pohon-pohon kayu putih dan belukar.

“Di Buano ada juga Hutan Lindung,Hutan Konversi dan HPL, sementara untuk species endemik yang harus dilindungi yaitu burung Kehicap Buano” kata beliau.

Menurut Aponno, hutan di Tahun 2000 ada sekitar 7000 Hektar tetapi di Tahun 2018 sisa 5000an Hektar sehingga hilang 2000 Hektar. Karena bertambahnya semak belukar, pemukiman, lahan terbuka di Pulau Buano.

Konsultasi Renstra Pulau Buano kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi antara Staf LPPM, Pihak Pemkab SBB dan Stakeholder Masyarakat Buano.

LEAVE A REPLY