Piru-Jasa Konstruksi punya peranan penting dan strategis dalam keberlangsungan pembangunan suatu wilayah, terutama di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Jasa konstruksi pada prosesnya akang menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lain, baik berupa sarana maupun prasarana yang nanti akan menjadi pendukung kemajuan di bidang ekonomi, sosial maupun budaya.

Pengadaan jasa konstruksi yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif akan sangat penting peranannya bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah.

Mengingat pentingnya peranan Jasa kontruksi inilah, maka diperlukan peraturan atau payung hukum mengenai tata cara pemilihan Penyedia jasa konstruksi yang jelas dan komprehensif sehingga dapat dijadikan acuan yang efektif dalam pemilihan Penyedia jasa konstruksi.

Hal ini menjadi latar belakang terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 7 Tahun 2019 tentang “Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia”, yang turut didasari dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.

Ada juga Undang-undang No. 2 Tahun 2017 yang mengatur tentang “Jasa Konstruksi”, yang lahir sebagai pembaharuan terhadap undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang “Jasa Konstruksi” yang dipandang belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Adapun yang dimaksud dengan Jasa Konstruksi yang adalah layanan yang menyediakan jasa konsultansi konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi, dimana jasa konsultasi yang dimaksud adalah pelayanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

Sedangkan Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU No.2 Tahun 2017, bertujuan antara lain;

1. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;

2. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi
yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;

4. Menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;

5. Menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan

6. Menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Kegiatan Sosialisasi yang berlangsung di Aula lantai 3 kantor Bupati SBB.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab SBB (DPUPR SBB), selaku OPD yang memiliki Tupoksi terkait Jasa Konstruksi ini, mengadakan Sosialisasi mengenai Jasa Kontruksi dan peranan, serta hal yang terkait dengannya yang diatur melalui dua regulasi yang telah sudah disebutkan atas, yakni Permen PU No.7 Tahun 2019 dan UU No.2 Tahun 2017.

Dibuka oleh Hasanudin Sy. Silawane, SH, M.Si selaku Plt. Sekretaris Daerah SBB, Sosialisasi berlangsung di aula lantai 3 kantor Bupati SBB pada hari Sabtu (27/07/2019). Sosialisasi ini mendatangkan pembicara dari Dinas PU provinsi Ibu Andrianita, ST MT dan Ken Behuku, ST MT selaku Kepala seksi Penyedia Jasa Konstruksi DPUPR SBB.

Turut hadir dalam sosialisasi antara lain para Pimpinan OPD lingkup Pemkab SBB dan peserta sosialisasi yang terdiri dari perwakilan OPD penyedia Jasa Kontruksi dan para pengusaha konstruksi di daerah ini.

LEAVE A REPLY