PIRU-Informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok setiap orang utamanya terkait dengan persoalan hidup dan lingkungan sosialnya. Disamping itu, memperoleh informasi juga merupakan hak asasi manusia yang turut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang tersebut telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik di mana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Informasi Publik sendiri adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sedangkan Badan Publik adalah Pemerintah Daerah dan DPRD yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri

Untuk memenuhi kebutuhan akan Informasi publik ini, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi maka Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai Garda terdepan dalam penyediaan akses informasi publik bagi pemohon informasi.

PPID bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. PPID terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati selaku Pembina, Sekretaris daerah sebagai pengarah, kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi PPID utama didampingi kepala-kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainya sebagai PPID Pertimbangan. Sedangkan Sekertaris OPD, Kepala-kepala Bagian dan para Camat ditetapkan selaku PPID Pembantu.

PPID selanjutnya akan bertugas untuk menyiapkan “Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik” (DIDP) yang harus selalu dimutharikan secara berkala dan dapat dengan mudah diakses oleh publik atau masyarakat umum.

Pembukaan sosialiasasi ditandai dengan pemukulan tifa oleh Bupati SBB

Terkait dengan pembentukan PPID ini maka, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat menyelenggarakan Sosialisasi
tentang pembentukan PPID ini pada selasa 26 Maret 2019 di Hotel Amboina Piru. Kegiatan dibuka oleh Bupati Seram Bagian Barat M. Yasin Payapo yang ditandai dengan pemukulan Tifa.

Sebelum membuka dengan resmi kegiatan ini Bupati menyampaikan dalam sambutannya bahwa Sosialisasi ini bertujuan untuk menginformasikan dan memberi pemahaman kepada OPD tentang dasar hukum dan tata cara penyediaan serta penyampaian informasi dalam pemerintahan daerah kepada publik. Karena penyediaan informasi yang valid dan update adalah bagian dari pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sehingga diharapkan nantinya akan terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bupati berfoto bersama pembicara dan peserta sosialisasi

Bupati kemudian menambahkan “fungsi PPID ini nantinya akan mengelola semua informasi yang tidak teratur itu dan segala macamnya itu supaya masuk semua ke PPID ini. Dimana nanti akan ada kerjasama PPID dengan seluruh OPD, apa yang paling krusial dan harus diolah nanti, disampaikan keluar. Karena semua langkah yang dilakukan ini hanya satu tujuan, mau membangun Indonesia ini lebih baik.”

“oleh sebab itu dengan adanya sosialisasi ini, PPID dengan secara profesional bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi sehingga apa yang kita inginkan itu bisa terjadi. Tidak boleh ada informasi yang bias sembarangan keluar tanpa memiliki unsur kebenaran. Selama ini di SBB ini, informasi yang keluar tidak sama sekali tidak pernah memenuhi unsur kebenaran, akhirnya apa yang terjadi kita dinilai oleh publik bahwa kita belum kerja optimal. Padahal coba lihat di SBB ini hampir dua tahun ini apa yang sudah kita lakukan, banyak sekali yang sudah kita lakukan tapi tidak pernah diinformasikan keluar” sambung Beliau.

Dalam harapannya Bupati mengatakan “Mari dengan adanya pembentukan PPID ini semua akan diolah secara professional, kemudian keluar informasi itu juga melalui PPID maka mari kita bersama-sama semua komponen yang ada di SBB ini, mari kita menyatu untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki demi perbaikan anak bangsa, masyarakat saka mese nusa ke depan”.

Turut hadir dalam sosialisasi ini, Kepala Bidang Fasilitasi dan Pelayanan Informasi Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri RI, Ibu DR. Handayani Ningrum, SE, MSi dan Ketua Komisi Informasi Maluku Bapak M. Kamil Fuad.

LEAVE A REPLY