Panwaslu Dituntut Kerja Profesional

1
1842

Ambon – Panitia Pengawas Pemilu (Pan­waslu) di lima kabupaten dan kota yang akan melaksanakan pilkada serentak 2017 dituntut untuk be­kerja secara profesional.

Tuntutan itu ditegaskan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Fadly Silawane saat melantik komisioner Panwaslu Kabupaten Malteng, Buru, SBB, MTB dan Kota Ambon yang berlangsung di Kantor Guber­nur Maluku, Jumat (17/6).

Saat pelantikan yang dipusatkan di kantor Gubernur Maluku, Jumat (17/6), Silawane mengharapkan Panwaslu dapat bekerja secara profesional dalam penyelenggaraan pilkada apalagi dalam undang-un­dang pilkada, Ba­was­lu dan jajaran­nya diberi kewengan lebih untuk mendiskualifikasi pasa­ngan calon kepala daerah yang terbukti mela­kukan politik uang.

Menurutnya pembentukan Pan­waslu telah melalui sebuah proses yang panjang dimana diawali de­ngan rangkaian seleksi yang dilaku­kan tim seleksi hingga uji kelayakan dan kepatutan oleh tiga komisioner Bawaslu Maluku.

“Berdasarkan hasil revisi undang-undang pilkada ada penguatan ke­wenangan bagi Bawaslu dan jajaran­nya yaitu bisa mendiskualifiasi pasa­ngan calon dari proses pilkada bila terbukti secara sistematis, terstruktur dan massif melakukan pelanggaran politik uang dalam pilkada. Namun kewenagan ini harus dimaknai dengan kewajiban untuk bekerja secara profesional,” ung­kapnya

Ia meminta seluruh komisioner Ba­waslu yang baru saja dilantik tersebut agar pulang dan langsung bekerja yakni untuk mengawasi dan memas­tikan proses rekrutmen penyeleng­gara ad hoc KPU seperti PPK dan PPS bisa berjalan sesuai aturan.

“Panwaslu juga harus segera mem­bentuk sekretariat dimana mela­kukan komunikasi dengan pemda setempat dalam penyediaan tenaga PNS yang profesional dan tidak me­mihak kepada kepentingan terten­tu,” jelasnya.

Dikatakan, Panwaslu juga harus segera merekrut lembaga pengawa­san di tingkat kecamatan dan desa untuk membantu kerja-kerja peng­awasan baik dari tahapan persiapan hingga pelaksanaan pungut hitung suara di Februari 2017 mendatang.

“Panwaslu harus mengede­pan­kan tindakan pencegahan dalam proses-proses pilkada agar kede­pan­nya tingkat pelanggaran baik dari segi administrasi hingga politik uang dapat diminimalisir,” katanya.

Silawane berharap para pengawas pilkada ini dapat mengimplementasi­kan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan pada undang-undang dan bisa bekerja sama dengan para stakeholder terkait guna memper­lancar jalannya proses pilkada. “Panwaslu juga harus aktif mengajak publik untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif utnuk mem­bantu ciptakan pemilu yang berkua­litas karena masyarakat yang ber­sentuhan langsung dengan proses-proses dilapangan,” jelasnya.

Usai acara pelantikan, Silawane kepada Siwalima mengaku aturan mengenai diskualifikasi calon oleh Bawaslu dan jajarannya memang belum diatur secara jelas karena sementara disusun peraturan teknis­nya dalam Perbawaslu.

“Pada undang-undang itu, penin­dakan terhadap pelaku politik uang bisa dilakukan kalau terbukti secara terstruktur, sistematis dan massif baik oleh pasangan calon, pemerin­tah dan penyelenggara. Jadi kajian­nya harus dil­akukan secara kompre­hensip ber­da­sar pada tiga aspek itu,” ungkapnya.

Misalnya saja, bila dilakukan se­cara terstruktur oleh jajaran penye­lenggara dari kabupaten ke desa, direncanakan dan berpengaruh terhadap hasil pemilu ataukah tidak.

Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dalam sambutannya pada acara tersebut menjelaskan momentum pelantikan Panwaslu lima kabupaten dan kota ini merupakan langkah awal bagi Bawaslu untuk mengatasi kesulitan dalam penyele­ng­garaan pilkada.

“Para pengawas pemilu harus berkerja secara independen dan netral karena apabila tidak akan mendapat banyak sorotan dari mas­yarakat sebab proses pengwasan yang profesional adalah bagian dari terciptanya keberhasilan demokrasi dalam pilkada,” tandasnya.

Komisioner yang dilantik antara lain Panwaslu Kota Ambon Saipul Lapulu, M Jen Latuconsinna dan Paulus Titaley. Komisioner Pan­was­lu Kabupaten Buru, Mus MF Latu­consina, Fathi Haris dan Hasia Fatsey.

Kemudian di kabupaten MTB, tiga Komisioner Lambiombir Gerzon, Thomas Wakano dan Herman Joseph Kelbulan. Selanjutnya di Mal­teng, Ahmad Latuconssina, Stenly Meilissa serta Johana Latuloma. Sedangkan Komisioner Panwaslu di Kabupaten SBB adalah Abdul Haris Kaliky, Hijra Tangkota dan Upang Djalal (S-42) Siwalimanews.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY