PIRU – Panitia Pengawas Pemilu ( Panwaslu ) Kabupaten SBB gelar Rapat Koordinasi Dengan Stakholder pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2018 Pagi ini, di Aula Penginapan Mentari Piru.

Kegiatan tersebut Dibuka dengan resmi oleh Ketua Panwaslu SBB, Rahman Nurlette, S.Pd.  Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala DukCapil Kab. SBB Demianus  Ahayate mewakili unsur OPD Lingkup Pemkab SBB serta para stakeholder lainnya seperti, LSM, tokoh Agama, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua Panwaslu SBB mengatakan, kegiatan pengawasan harus melibatkan warga masyarakat. Panwas mengajak warga untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kecurangan pilgub yang terjadi di masyarakat.

“Kami gelar kegiatan ini, untuk mengajak warga supaya aktif melakukan pengawasan. Kita semua harus terlibat supaya proses Pemilihan Gubernur bisa berjalan maksimal. Apabila masyarakat mendapat temuan atau kecurangan harus melaporkan kepada kami,” kata Nerlette.

Materi disampaikan oleh ketiga Pimpinan Panwaslu  dan dimoderatori oleh salah satu staf sekretariat Panwaslu SBB yaitu Febby  S.Lewenussa, S.Sos, MPA.

Dalam Materi Pertamanya, Nurlette menjelaskan pentinggnya menjalin kemitraan dengan stakholder merupakan langkah untuk mencegah terjadinya kecurangan pada pilgub.

Disamping menjalin kerjasama dengan masyarakat, panwas juga telah bekerja sama dengan berbagai stakeholder yang berada di SBB.  Untuk mem back up Anggaran panwas telah bekerja sama dengan DPRD, dengan Parpol (partai politik), serta Panwas juga menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah.

“Masyarakat yang hadir saat ini, setelah mengikuti kegiatan ini pentingnya menyampaikan kepada masyarakat yang lain apa yang telah disampaikan di sini”, tambahnya.

Sekali lagi harapan beliau partisipasi masyarakat sangat penting demi mengawal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 sehingga Pilgub berjalan dengan aman seperti yang di harapkan.

Setelah Acara pembukaan, dilanjutkan dengan materi dan penjelasan dari ketua Panwas terkait dengan peran serta stakeholder dalam pilgub maluku, Bidang Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga terkait dengan pengawasan secara umum dalam pilgub,  serta Koordinator Devisi  Hukum Penindakan dan Pelanggaran pada pilgub terkait dengan adanya temuan pelanggaran pemilu.

LEAVE A REPLY