Piru-Bupati Seram Bagian Barat M. Yasin Payapo, M.Pd mengadiri rapat Paripurna DPRD penyampaian Nota Pengantar Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2018, senin (24/6/19) bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kab. SBB.

Dalam menyampaikan Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2018. Dikatakannya pendapatan daerah pada tahun 2018 terealisasi sebesar 1.046 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 979.509 milyar rupiah atau meningkat sebesar 6.41 % dari tahun sebelumnya.

menyanyikan lagu indonesia raya oleh seluruh peserta rapat

Anggaran pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar 23,24 milyar rupiah atau 57,92% dari target sebesar 40,13 miyar rupiah. Yang terdiri dari pajak daerah terealisasi sebesar 6,40 milyar rupiah atau 128,35 % dari yang ditargetkan sebesar 4,99 milyar rupiah, retribusi daerah terealisasi sebesar 1,10 milyar rupiah atau 14,31% dari yang ditargetkan sebesar 7,70 milyar rupiah, hasil pengelolaan kekayaan daerah belum terealisasi dari yang ditargetkan sebesar 1,61 milyar rupiah dan pendapatan asli daerah yang sah terealisasi sebesar 15,73 milyar rupiah atau 60,94% dari yang ditargetkan sebesar 25,82 milyar rupiah.

Selanjutnya dari pendapatan transfer yang terealisasi sebesar 1,023 milyar rupiah atau 98,69 % dari yang ditargetkan sebesar 1,036 milyar rupiah dengan rincian transfer Pemerintah Pusat-dana perimbangan terealisasi sebesar 889,66 milyar rupiah atau 98,32 % dari yang ditargetkan sebesar 904,83 milyar rupiah, transfer pemerintah pusat lainnya terealisasi sebesar 119,05 milyar rupiah atau 100,30 % dari yang dirtargetkan sebesar 118,70 milyar rupiah, transfer pemerintah provinsi terealisasi sebesar 14,60 milyar rupiah atau 108,89 % dari yang ditargetkan sebesar 13,41 milyar rupiah.

Pendapatan daerah yang sah lain-lain  direalisasi sebesar 8,6 juta rupiah dari yang ditargetkan sebesar 400 juta rupiah.

Sedangkan Belanja Daerah pada tahun 2018  terealisasi sebesar 1,005 trilyun rupiah atau 91,69% dari yang ditargetkan sebesar 1,096 trilyun rupiah dengan pos-posnya meliputi belanja operasional terealisasi sebesar 724,97 milyar rupiah atau 92,43 % dari yang ditargetkan sebesar 784,36 milyar rupiah, belanja modal terealisasi sebesar 277,98 milyar rupiah atau 89,87 % dari yang ditargetkan sebesar 309,32 milyar rupiah dan biaya tidak terduga terealisasi sebesar 2,62 milyar rupiah atau 87,47 % dari yang ditargetkan sebesar 3 milyar rupiah.

Pada penerimaan pembiayaan kebijakan diprioritaskan untuk menutup deficit atau pemanfaatan surplus yang tereaklisasi sebesar 20,92 milyar rupiah atau 98,71 % dari yang ditargetkan sebesar 21,19 milyar rupiah yang diperoleh dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Sedangakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2018 terealisasi seluruhnya atau 100 % dari yang ditargetkan sebesar 2 milyar rupiah.

Penyerahan Dokumen LHP dari Bupati kepada Ketua DPRD SBB

Dalam rapat paripurnaitu juga Bupati memberikan apresiasinya atas  kerja keras semua pihak yang ikut mengantarkan Kabupaten Seram Bagian Barat dari opini BPK predikat Disclaimer menjadi predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018.

Payapo mengatakan, berbagai keberhasilan yang diraih Pemkab SBB adalah berkat kerja keras seluruh elemen masyarakat, Pemerintah daerah serta DPRD. “Atas capaian ini semua, kami berkomitmen akan terus meningkatkan akuntabilitas untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Insya Allah pada tahun-tahun kedepan akan kami upayakan untuk meningkatkan opini dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya.

Senada dengan itu Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Drs. J. M. Rotasouw mengatakan ini adalah sebuah prestasi yang dicapai. Beliau berharap opini WDP akan tetap selaras dengan implementasi APBD yang menyentuh seluruh kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Beliau berharap implementasi pemanfaatan keuangan yang ditetapkan dalam APBD disamping sebagai instrument pembangunan juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat dan juga akan bermanfaat bagi proses-proses pembangunan di kabupaten Seram Bagian Barat.

LEAVE A REPLY