Piru- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat Rapat Paripurna Ke-IX DPRD Kabupaten SBB Tahun 2019 sekaligus mengesahkan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua DPRD Kab. SBB Julius M. Rutasouw, Wakil Ketua I Mustafa Raharusun, S.Sos beserta sejumlah Anggota diantaranya Fraksi PDIP La Nyong, Fraksi Golkar, Ot Ely, Fraksi PKB, Maruf Tomia.SPd, Faksi Demokrat Markus Tuhenay SPd, Fraksi Amanat Keadilan, Risno Judin.SP, Fraksi Hanura Buce Maswey, Fraksi Nazdem Arifin Pondlan Grisya SH MH, Fraksi Gerinda Greg Suripaty SIP., Sekretaris Daerah Kabupaten SBB Mansur Tuharea, SH dan sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab SBB.

10 Rancangan Peraturan daerah yang ditetapkan diantaranya; Raperda Tentang Pengelolaan Sampah, Raperda tentang penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan racun, Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah, Ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, Ranperda tentang Desa, Ranperda tentang permusyawaratan Desa, Ranperda tentang pemilihan Kepala Desa serentak dan antar waktu, Ranperda tentang kepariwisataan, Ranperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah, Ranperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Usai penetapan rapat paripurna IX di lanjutkan dengan pembacaan penyampaian pendapat kata akhir Ranperda oleh Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Hanura, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Gerindra dengan beberapa penekanan diantaranya peningkatan status Dusun yang ditetapkan sebagai desa serta secepatnya melakukan pemilihan Kepala Desa, karena dari 92 Desa di kabupaten SBB 87 Desa masih diisi oleh Penjabat Desa dan tentang pengelolaan Aset Daerah secara maksimal oleh Pemda SBB.

Sekretaris Daerah Mansur Tuharea,SH ketika membacakan sambutan Bupati SBB mengatakan Pemerintah Daerah sangat berterima kasih atas apresiasi, kinerjanya, serta kerja kerasnya atas pencapaian 10 point peraturan daerah yang mana pada hari ini telah di sahkan menjadi peraturan daerah, menyingkapi adanya kejadian yang marak terjadi pada sekarang ini maka untuk itu di pandang perlu menerbitkan Perda untuk melindungi perempuan dan anak.

Selain itu, dengan adanya pengesahan 10 peraturan daerah ini maka secara otomatis akan berangsur-angsur pengangkatan kepala desa yang defenitif di desa agar tidak terjadi pergantian antar waktu oleh kepala desa sehingga mempengaruhi struktur pelayanan administrasi kepada masyarakat dan secara langsung dapat memberikan kontribusi yang sangat besar demi kemajuan Kabupaten SBB kedepanya.

“Seluruh Fraksi yang tergabung dalam Anggota DPRD Kab. SBB yang mengikuti sidang tersebut menyetujui tentang 10 rancangan peraturan daerah Kab. SBB Apabila 10 Ranperda tersebut dapat dilaksanakan menjadi perda tentunya akan memajukan roda pemerintahan di daerah Kab. SBB akan berjalan dengan baik kedepan, karena 10 Ranperda bertujuan Mensejahterakan Masyarakat dan terciptanya Stabilitas Keamanan di Kab. SBB yang lebih baik.

LEAVE A REPLY