Hal tersebut disampaikan Bupati Seram Bagian Barat M. Yasin Payapo dalam pertemuan koordinasi antara jajaran Forkopimda Kabupaten Seram Bagian Barat di Aula pertemuam Lantai 3 kantor Bupati Seram Bagian Barat dengan para Camat dan Para kepala Desa, Jumat 6/12/2019.

Menurut Payapo dalam pembangunan di desa-desa yang menggunakan ADD dan DD masih beluam ada pemerataan, khususnya desa atau negeri yang memilik dusun petuanan dimana pembangunan masih berpusat di Desa Induk.

“bagi desa desa yang memiliki Petuanan saya melihat belum terlalu ada pemertaan pembangunan, sebagian besar masih terpusat di Desa Induk”, ungkap Payapo.

Dimata orang nomor satu SBB tersebut dusun Petuananlah yang berkontribusi dalam penentuan besarnya ADD suatu Desa.

“maka sangat tidak adil jika pemertaaan pembangunan tidak dirasakan ke dusun-dusun Petuanan”, lanjut Payapo.

Olehnya itu Payapo menegaskan kepada Raja dan para kepala desa atau Pejabat Kepala Desa agar pembangunan dengan menggunakan ADD haruslah memakai asas keadilan, sebab dusun petuananlah yang berkonstrbusi atas besaran ADD yang didapatkan suatu Desa.

LEAVE A REPLY