PEMBERIAN THR DAN GAJI KE-13 TAHUN 2018

0
543

Untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah dalam rangka efisiensi dan efektifitas birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka pada tahun 2018 akan dibayarkan THR dan Gaji/Pensiunan/Tunjangan Ke-13 bagi aparatur pemerintah. Pemberian Gaji Ke-13 dan THR akan ditetapkan oleh Presiden dalam 4 ( empat ) peraturan pemerintah yang ditargetkan akan disahkan akhir Mei 2018 dan secara simultan Menteri Keuangan akan menerbitkan 4 (empat) peraturan menteri keuangan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran Gaji Ke -13 dan THR.

Pembayaran THR direncanakan akan dibayar pada Juni sedangkan untuk Gaji Ke -13 akan dibayar Juli mendatang. THR dan Gaji Ke -13 untuk aparatur pemerintah akan dibayar sebesar gaji pokok, tunjangan umum, tunjangan fungsional, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja sedangkan THR dan Pensiun Ke -13 akan dibayarkan sebesar pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan. Sedangkan untuk Pegawai Non PNS ( PNPNS) pada Lembaga Non Struktural (LNS), THR dan Penghasilan Ke-13 dibayar sebesar penghasilan bulan Mei dan Juni 2018 dengan maksimal sesuai ketentuan dan lampiran peraturan pemerintah

Oleh karena itu, pengajuan permintaan pembayaran THR oleh satuan kerja, direncanakan sudah dapat dimulai akhir Mei 2018 dan diharapkan seluruh pembayaran THR dapat selesai dilaksanakan pada awal Juni sebelum Hari Raya Idul Fitri. Untuk Gaji Ke -13, direncanakan pengajuan permintaan pembayarannya dimulai akhir Juni agar dapat dibayarkan pada awal Juli secara bersamaan untuk aparatur pemerintah maupun penerima pensiun.

Kecepatan pelaksanaan pembayaran Gaji Ke -13 dan THR Tahun 2018 sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan satuan kerja dalam melakukan pengajuan permintaan pembayaran ke KPPN. Sehingga Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota diharapkan dapat menyelaraskan waktu pembayaran THR dan Gaji Ke-13 bagi pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan peraturan menteri keuangan ( sumber : Keterangan Pers Kementrian Keuangan RI )

LEAVE A REPLY