Piru-Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku dan Law Firm Dr Fahri Bachmid SH  dan Associates melaksanakan Bimbingan Teknis penyusunan produk Hukum pada ASN lingkup Pemerintah Kabupaten SBB di aula pertemuan lantai tiga kantor Bupati SBB.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Bupati SBB Drs. M. Yasin Payapo, M.Pd, Wakil Bupati SBB, Timotius Akerina, SE. M.Si, Kakanwil Hukum dan Ham Prov Maluku Drs Andi Nurjani SH. MH, Ketua DPRD Kab. SBB Abdul Rasid Lisaholit S. Pi, Ketua Pengadilan Sugi Calvallo SH. MA, Dandim 1502/Masohi Letkol Inf Nunung Wahyu Nugroho SE. M.Si, Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Bayu Tarida Butar- Butas, S.IK, Sekretaris Daerah Mansur Tuharea SH, dan sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab SBB serta 100 peserta bimtek dari unsur ASN.

Tujuan Bimtek tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam teknis penyusunan produk hokum daerah, sehingga proses penyusunan produk hokum daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Mendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sehingga pembentukan produk hokum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan praturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan demikian produk hokum daerah sebagai regulasi yang digunakan sebagai dasar hukum dan kepastian hokum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten SBB.

Kakanwil Hukum dan Ham Prov Maluku Drs Andi Nurjani SH. MH dalam sambutan singkatnya mengatakan, wajib hukumnya Kantor wilayah Hukum dan HAM untuk melakukan pendampingan bagi setiap provinsi, kabupaten/ kota di negara Republik Indonesia dalam menyusun produk hokum daerah (Perda) hal ini dilakukan agar adanya harmonisasi Peraturan Daerah sehingga tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Hal senada juga dikatakan oleh Law Firm Dr. Fahri Bachmid, SH dalam pesan singkatnya mengatakan proses penyusunan produk hukum daerah harus sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah sehingga tidak bertabrakan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga dapat dijadikan regulasi sebagai dasar hokum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Untuk itu, dengan adanya kerjasama ini, kami akan membantu pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk kedepan dapat menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis pada aspek hukum atau legal”, ucap Bachmid.

Sementara itu, Bupati Seram Bagian Barat Drs. M. Yasin Payapo, M.Pd dalam sambutannya mengatakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, baik dalam konteks Negara, daerah, kecamatan maupun desa diperlukan aturan dasar yang baik serta dibangun melalui komitmen bersama antara masyarakat dengan pemerintahnya. Serta disepakati dan diakui sebagai pedoman dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dari waktu ke waktu.

“Menyikapi pentingnya sebuah aturan dasar sebagai pedoman dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, maka dalam proses penyiapan dan pembentukannya perlu dilakukan secara benar, sistimatis, dapat dilaksanakan dan mempunyai daya laku yang lama seiring dengan perkembangan masyarakat. Mencermati perkembangan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, dimana terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang belum mampu menjawab semua kebutuhan masyarakat. Sehingga Peraturan Perundang-undangan yang dibuat sering diubah, dicabut atau diganti hanya dalam kurun waktu yang singkat, padahal anggaran yang diperlukan dalam pembuatan sebuah peraturan perundangan cukup besar” Kata Bupati.

Oleh sebab itu, perlu adanya pemahaman dan pengetahuan yang memadai dari perancangan terkait mekanisme, persiapan dan pembuatan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat mengatur maupun bersifat menetapkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam kegiatan tersebut juga ditandatangani MoU terkait Produk Hukum oleh Kakanwil Hukum dan HAM Prov Maluku, Bupati Seram Bagian Barat, Kapolres Seram Bagian Barat, dan pihak Law Firm Dr Fahri Bachmid  SH MH.

LEAVE A REPLY