Piru –Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Percepatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Dokunmen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berlangsung di Aula lantai tiga kantor Bupati Seram Bagian Barat.

Turut hadir sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut adalah Direktur jenderal Pembangunan daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Ibu. Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si, Direktur Perencanan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Bapak Drs. Nyoto Suwignyo, MM, Staf Pusat Data Dan Informasi Pembangunan Daerah. Bapak Amir Jurumudi,

Bupati SBB. Drs. M. Yasin Payapo.S.Pd, M.Pd, Dandim 1502/Masohi Letkol Inf Nunung Wahyu Nugroho. S.E, M.Si, Kapolres SBB, AKBP. Bayu Tarida Butar Butar S.IK, Sekda Kab. SBB, Mansur Tuharea, SH, MM, Ketua DPRD Kab. SBB, Abdul Rasyid Lisaholet. S. Pi, Kepala Kejaksaan Negeri Kab. SBB, Sugih Carvallo. S.H, M.H, Sekretaris DPRD Kab SBB Drs M. Djefri Lessy, Wakil Ketua.I. DPRD Kab SBB. Arifin Pondlan Grisya. SH, Pabung SBB Mayor Inf D. Mado, Anggota DPRD dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten SBB dan tamu undangan kurang lebih 60 Orang.

Menurut Panitia pelaksanan kegiatan tersebut berdasarkan pada dasar pelaksanaan kegiatan, yaitu Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Kemudian peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, dan RKPD, Serta peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Keputusan menteri dalam negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang pemuktakhiran dari, peraturan mentri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

 

Maksud dan tujuan Dari pelaksanaan kegiatan ini untuk memberikan arahan kepada opd dalam rangka penyusunan rencana kerja (renja) perangkat daerah tahun 2021 tujuannya adalah memberikan pemahaman terkait perubahan kebijakan yang termuat dalam pemendagri no 90 tahun 2019 serta implementasinya di dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun anggaran 2021.

LEAVE A REPLY