Piru- Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemkab SBB yang berlangsung dilantai 3 Kantor Bupati.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah  Kabupaten Seram Bagian Barat Mansur Tuharea,SH, Tim Assessor  Dr. Steven Siaila,M.S, Dr. M. Arsad Rahawarin,MS dan Panitia Uji Kompetensi diantaranya Drs. Sahetapy Femmy,M.Si, Dr. Abidin Wakano,M.AG, Drs. Djuanda Umasugi,M.Si serta Pastor Goris Matly,Pr,SS.

Dr. Abidin Wakano dalam arahan selaku panitia mengatakan, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama merupakan suatu jabatan strategis dalam mendukung birokrasi yang progresif, responsif dan paksipatif melalui tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan yang diembankan.

Lanjutnya, Melalui pembangunan aparatur sipil negara (ASN) diharapkan nantinya dapat mewujudkan birokrasi pemerintah yang lebih professional berintegritas dan mampu menjadi pelayan bagi masyarakat.

“Untuk pertama kalinya pemerintah Kabupaten SBB melaksanakan kegiatan uji kopetensi pejabat pimpinan tinggi ini dengan tujuan untuk melaksanakan amanat peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil pasal 132 ayai 1 pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) melalui mutase dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi di anatar pejabat pimpinan tinggi satu instansi”, Jelas Wakano.

Untuk itu, mutasi yang dilakukan harus memenuhi persyaratan yaitu sesuai dengan standard kompetensi jabatan dan telah menduduki jabatan paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun, .

Sementara itu, Bupati Seram Bagian Barat Drs. M Yasin Payapo, M.Pd dalam sambutannya mengatakan untuk membangun ASN yang memiliki integritas dan profesional yang tinggi sebagai integral dari komitmen reformasi birokrasi serta menjawab setiap tuntutan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten SBB meluncurkan Grand Design Reformasi Birokrasi yang bertumbuh pada manajemen ASN yang baik serta diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SIpil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen pegawai negeri sipil serta peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisisan jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah.

“Pemerintah SBB dalam menyokong pelaksanaan reformasi birokrasi mendukung dan melaksanakan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama serta terus menggalangkan penataan birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten SBB, maka untuk pertama kalinya Pemerintah SBB melakukan Uji Kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Lingkup Pemerintah Kabupaten SBB. Dalam uji kompetensi ini juga terdapat empat tahapan yang harus dilalui oleh tiap peserta diantaranya seleksi administrasi, tes kompetensi manajerial, tes kompetensi teknis dan tes kompetensi social kultural.”

Bupati juga meminta agar ada penilaian khusus terhadap persoalan yang sementara dihadapi yaitu komitmen mereka untuk bekerja sama dengan Pemerintah, sebab apagunanya jika memiliki kompeten tetapi tidak memiliki loyalitas dan dedikasi.

LEAVE A REPLY