AMBON-Komitmen Bupati Seram Bagian Barat, Drs. Moh Yasin Payapo,M.Pd dan Wakil Bupati  Seram Bagian Barat Timotius Akerina, SE, M.Si untuk biking bae Seram Bagian Barat terus digerakkan untuk memenuhi kesejahteraan Masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya penyerahan hibah jalan Provinsi dan kabupaten di Maluku kepada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara secara bersamaan dengan provinsi Maluku Utara dengan jumlah 18 jalan Provinsi dan dua kabupaten, yang berlangsung di Swiss Bhel Hotel, Kota Ambon.

Penandatangan kesepakatan penjerahan hibah jalan Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara untuk mengerjakan beberapa luas jalan dilakukan oleh Sekertaris Daerah Mansur Tuharea, diantaranya perbaikan luas jalan Piru-Waisala, luas jalan Taniwel-Saleman, luas jalan Taniwel-Pelita Jaya, luas jalan Pelita Jaya-Piru, dan luas jalan Piru sampai desa Eti.

Selain Kabupaten Seram Bagian Barat, ada juga Penyerahan Hibah oleh beberapa kabupaten diantaranya, Kabupaten Buru untuk ruas jalan akses pelabuhan ASDP Namlea dan Dermaga Namlea dengan total 1,94 km. Kabupaten Kepulauan Aru, ruas jalan popjetur – batu goyang 25 km. Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), ruas jalan Larat – Lamdesar Timur dan Adaut – Kandar 70 km. Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) ruas jalan Tepa – Masbuar – Letwurung, Lingkar Pulau Marsela, Tiakur – Tutukei, Tutukei – Nuwewang, Pelabuhan – Wonreli – Lapter, Manoha – Pelabuhan.

Menurut Sekertaris Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR, Bambang Sugianto ­mengatakan keseluruhan mata jalan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara mencapai 1400 mata jalan dan telah bertambah menjadi 1500 mata jalan. Sedangkan ruas jalan dari 75 menjadi 121 dengan, tambahan 46 ruas jalan dari Maluku dan Malut.

Untuk itu, dengan adanya penyerahan hibah ini berarti dari provinsi dan kabupaten sudah  menyerahkan perbaikan jalan sepenuhnya ke Kementrian PUPR. Itu berarti tidak ada lagi yang ditangani provinsi dan kabupaten.

“tadi kita sudah tandatangani bersama, maka tidak ada lagi duplikasi dan salah paham yang berujung kepada temuan. Tadi sudah tandatangan berarti di hapus dari kepemilikan provinsi dan kabupaten,”pungkasnya.

LEAVE A REPLY