Piru-Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Seram Bagian Barat Gaspar Pesireron,M.Pd dalam kegiatan Pelatihan Simpeg Sebagai implementasi Penerapan Model ASA bagi tenaga admin/user Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018 dilantai 3 Kantor Bupati SBB mengatakan dengan adanya reformasi birokrasi sebagai salah satu strategi untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang professional sesuai tuntutan lingkungan yang berubah cepat, untuk itu diharuskan adanya trasformasi nilai, moral dan etika dalam bekerja dan melayani masyarakat.

Secara umum pelayanan kepegawaian di Kabupaten SBB di lakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan tahapan dan prosedur yang ditetapkan meliputi pengurusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengurusan pension, pengurusan kartu pegawai, pengurusan kartu suami/istri, pengurusan satyalancana karyasatya, izin belajar serta cuti bersalin maupun cuti tahunan. Dari berbagai pengurusan ini banyak pegawai yang sibuk sehingga tidak segera melakukan pengurusan hak-hak kepegawaiannya.

Dari kondisi tersebut diharuskan perlu dilakukan pelayanan kepegawaian yang terkendalu, cepat dan mudah melalui proyek perubahan penerapan model Administration Service for ASN (ASA) agar harapan semua perangkat daerah memiliki satu persepsi, kesamaan pandangan, memahami tugas dan fungsi dari masing-masing instansi sehingga dapat meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang bersih, akuntabel, inovatif, dan berwibawa, meningkatkan toleransi unat beragama (inter, antar dan umat beragama dengan pemerintah), mengembangkan bidang pendidikan yang berkualitas, mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, memperkuat pembangunan infrastruktur, mengembangkan pembangunan kepariwisataan dan memberikan kemudahan berinvestasi di Kabupaten SBB.

“Tujuan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam menerapkan Model ASA dalam jangka pendek adalah untuk terwujudnya pelayanan kepegawaian model ASA, untuk jangka menengahnya adalah tersedianya basis data administrasi  kepegawaian dari setiap ASN untuk kepentingan pelayanan, terwujudnya pelayanan one day service untuk semua jenis administrasi kepegawaian serta terlaksananya pelayanan administasi kepegawaian secara otomatis, sementara untuk jangka panjang agar terwujud BKPSDM sebagai perangkat daerah yang menjamin hak-hak administrasi kepegawaian setiap ASN melalui prosedur yang lebih efektif dan efisien” jelas Pesireron.

 

 

 

LEAVE A REPLY