Intruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait penanganan tambang-tambang illegal yang dinilai merusak lingkungan dan membahayakan penambang harus ditertibkan. Salah satu tambang cinnabar yang berada di kawasan hutan petuanan Desa Luhu dan Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat termasuk tambang yang akan ditertibkan oleh pemerintah.

Terkait dengan pertambangan cinnabar, maka Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kodim 1502/ Masohi menghimbau serta mengajak masyarakat semua untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dari segala bentuk penambangan tanpa ijin. Dimana segalan bentuk penambangan tanpa ijin adalah bentuk pidana yang melanggar pasal 158 Jo. 161 UU RI No 4 Tahun 2009 tentang penambangan mineral dan batubara. Pelanggar diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun & denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah). Himbauan tersebut akan disebarluaskan dalam bentuk Banner dan selebaran-selebaran untuk mengurangi penambang liar di sinnabar. Bila sudah diingatkan tentunya kedepan ada tindakan dari aparat keamanan khususnya kepolisian terhadap warga yang masih tetap melaksanakan penambangan tanpa ijin/ilegal. Tema dari himbauan yaitu ” STOP TAMBANG ILEGAL mari katong jaga kelestarian lingkungan hidup for Kase Bae Kabupaten Seram Bagian Barat demi katong pung anak cucu di masa depan”.

Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009  tentang pertambangan Mineral dan batu bara, pasal yang memuat sanksi pidana diatur dalam Bab XXIII tentang “Ketentuan Pidana”, yang didalamnya terdapat 8 (delapan) pasal mulai dari Pasal 158 s/d Pasal 165. UU ini dapat dipandang sebagai hukum pidana administratif. Mengacu pada isi UU Minerba ini dikenal adanya 3  (tiga) jenis izin) yaitu IUP, IPR, dan IUPK. Untuk mendapatkan izin pertambangan tersebut harus memenuhi syarat administratif.

Pasal yang memuat sangsi piidana pasal 158 yang menyatakan, Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP,  IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

LEAVE A REPLY