Piru – Komitmen Bupati Drs. M. Yasin Payapo, M.Pd dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Timotius Akerina, SE,M.Si dalam menerapkan program 100 hari kerja pegawai dan peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Seram Bagian Barat tidak main-main. Tindakan tegas dilakukan kepada ASN yang tidak disiplin mulai dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Diantaranya Sidak mendadak Wakil Bupati pada saat jam masuk  kantor di beberapa instansi, kantor dan badan yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat, pengusiran pegawai yang tidak menaati aturan berpakaian, dan pengontrolan absensi pegawai.

Menurut Wakil Bupati Seram Bagian Barat, pegawai harus disiplin dalam menjalankan tugasnya yaitu datang kerja tepat waktu, istirahat dan kembali bekerja tepat waktu, serta pulang kerja tepat pada waktunya merupakan hal kecil dari kedisiplinan pegawai.

Katanya Pula, kalau ASN Kabupaten Seram Bagian Barat disiplin maka kita bisa melihat kinerja mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, sehingga ketika turun ke masyarakat mereka bisa mejalankan tugas dengan baik.

Dalam pekan ini, puluhan ASN lingkup Pemda Seram Bagian Barat dipulangkan  oleh Bupati Seram Bagian Barat karena tidak mengindahkan tata tertib bahkan aturan yang tertuang dalam Permendagri. Aturan berpakaian bagi ASN perempuan yang tidak memakai rok dan laki-lakai yang memakai celana jeans dikeluarkan dari barisan dan dipulangkan, absensinya juga dicoret.

“Saya mengintruksikan kepada Asisten I dan Asisten III, agar segera mengecek para ASN yang tidak tertib didalam ruangan harus juga dipulangkan.” Tegas Bupati.

Sementara dari pantauan terlihat, ASN yang masuk kantor terlambat tidak dapat masuk karena pintu pagar telah ditutup oleh satuan polisi pamong praja.

Peneggakan disiplin berdampak juga kepada 191 pegawai kontrak yang diangkat Tahun 2013 dengan adanya evaluasi kehadiran pegawai kontrak yang diduga jarang di tempat tugas dan memilih berada di Ambon. Pasalnya setiap triwulan tahun 2014, Pemkab Seram Bagian Barat harus menggelontorkan anggaran Rp. 3,4 milyar untuk membayar gaji pegawai kontrak.

LEAVE A REPLY