Piru– Polemik masuknya PT Gunung Makmur Indah dalam rangka mengeksploitasi Tambang Batu Marmer di Kecamatan Taniwel menuai pro-kontra dari masyarakat. Khususnya Masyarakat 3 Desa yang bersentuhan langsung dengan lokasi pertambangan tersebut, yakni Desa Taniwel, Nukuhay serta Desa Kasieh, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) . Seperti protes yang disampaikan masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Kasieh (FPMK).
Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Desa Kasieh baru-baru ini telah mengirimkan delegasinya yang tergabung dalam tim 7 untuk melakukan studi banding ke perusahaan batu Marmer yang di Kabupaten Pangkep dan Maros provinsi Sulawesi Selatan.
Abdul Kadir Tuasa, salah satu tokoh masyarakat Kasieh yang ikut dalam studi banding tersebut memamaparkan, ketika melakukan kunjungan ke beberapa lokasi pertambangan batu Marmer di Pangkep dan Maros, dirinya melihat tidak ada dampak negatif kepada pemukiman serta lahan pertanian warga di sekitar lokasi lertambangan.
“Ada sekitar 40 pengusaha pertambangan di Pangkep dan Maros, tapi yang kami lihat tidak ada dampak negatif terhadap penukiman dan lahan pertanian warga. Padahal lokasi perrambangan tersebut berada dekat dengan pemukimandan lahan pertanian masyarakat,” ulas Tausa kepada awak media di gedung DPRD SBB, Rabu (25/11/2020) usai RDP.
Menurutnya, sesuai hasil pengamatan mereka selama 2 hari berada di kabupaten Pangkep dan Maros, dirinya memastikan jika PT GMI nantinya beroperasi di Desa Kasieh tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat serta lahan pertanian mereka. Untuk itu nantinya hasil yang mereka peroleh selama berada disana akan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Kasieh.
“Kepada pemerintah Desa dan tokoh-tokoh sudah kami sampaikan hasil kunjungan kami ke Pangkep dan Maros. Tapi kepada masyarakat Kasieh secara keseluruhan itu belum, namun tetap akan kami samapikan, ” Tandasnya.
Tuasa berharap, masyarakatdapat menerima kegiatan pertambangan tersebut, karena tidak ada dampak negatifnya. Menurutnya, kalau itu bermanfaat bagi masyarakat, kenapa harus kita tolak? Kita semua ingin maju semerti daerah-daerah lain,” harap Tuasa.
Sementara itu, Arsyanti Latumakayau selaku Penjabat Kades Kasieh saat dimintai tanggapannya membenarkan adanya pro-kontra terkaitmasuknya PT GMI di Desanya.
“Dari gejolak yang ada, tentunya ada yang menerima dan menolak. Tapi kami sebagai pemerintah desa tidak akan berdiri pada salah satu pihak, kami menempatkan posisi ditengah. Dimana, kami telah melakukan kiat-kiat sesuai tuntutan untuk melakukan musyawarah desa bersama masyarakat, tinggal menunggu waktu pelaksanaannya saja,” ujar Arsyanti.
Dirinya berharap, pelaksanaan musyawarah tersebut sebaiknya setelah kajian dan ijin Amdal dikeluarkan. Hal ini menurutnya agar masyarakat dapat mengetahui proses pertambangan tersebut bermanfaat kepada masyarakat Kasieh atau tidak.
Menurutnya, terkait penolakan eksplorasi tambang Marmer oleh sebagian masyarakatnya diakibatkan ketidakpahaman masyarakat akan proses tersebut. Untuk itu, kita menunggu hasul kajian tim Amdal dikeluarkan, agar dapat kita pelajari bersama,” pintanya.
Sedangkan ketua DPRD SBB, Abdul Rasyid Lisaholith saat dimintai tanggapannya atas polemik pro-kontra yang terjadi dimasyarakat Kasieh, terkait masuknya PT GMI mengatakan, pihak DPRD menyerahkan sepenuhnya keputusan menerima atau menolak masuknya PT GMI untukmelakukan proseseksploutasi tambangbatu Marmer kepada masyarkat Desa Kasieh.
“Kami (DPRD) tidak tidak mengambil keputusan untuk menerima atau mendukung. Semuanya dikembalikan kepada penerintah Desa dan masyarakat Kasieh itu sendiri,” ujar Lisaholit diruang kerjanya usai RDP.
Dikatakn Lusaholith, jika nantinya hasil kajian Amdal dikeluarkan, pihaknya meminta kepada PT GMI bersama pemerintah Desa Kasieh untuk mensosialisasikan hasil kajian Amdal tetsebut kepada madyarakat.

LEAVE A REPLY