Piru – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab SBB bersama Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat  melaksanakan penandatangan deklarasi  pencanangan zakat, infaq dan sadaqah perdana di kabupaten Seram Bagian Barat, bertempat di pendopo Bupati SBB, Rabu 25/05/2018.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa   penandatanganan deklarasi zakat ini merupakan deklarasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku, DPRD Provinsi Maluku, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku , Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se- Maluku, TNI, Polri, Lembaga Pendidikan, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan stake holder lainnya di Provinsi Maluku, termasuk Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat (2) menegaskan Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan mengenai wajib zakat atas gaji dan penghasilan ditetapkan dalam Muktamar Internasional I tentang zakat di Kuwait, pada tanggal 29 Rajab 1404 H/30 april 1984 dan dalam sidang komisi fatwa MUI di Padang Panjang pada bulan Januari 2009. Ketentuan mengenai zakat profesi/penghasilan di indonesia mengacu pada ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf h uu no. 23 tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) no. 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

“ Setelah pelaksanaan ini,  penanganan pengelolaan zakat guna menyucikan jiwa dan harta sebagai sumber kebaikan sosial dan pribadi yang religius dapat dilaksanakan dengan baik dan professional” harap Payapo.

Turut serta dalam penandatanganan Deklarasi ini selain Bupati SBB, Sekretaris Daerah Kab SBB,  Perwakilan Kantor Kemenag Kab SBB, Ketua MUI Kab SBB,  Wakapolres SBB, Kajari Kab SBB, dan Pengurus BAZNAS Kab. SBB

LEAVE A REPLY