PIRU-Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar rapat koordinasi pertanahan dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku tahun 2018 di lantai 2 ruang rapat Kantor Bupati Seram Bagian Barat kemarin pagi.

Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Mansur Tuharea,SH , Asisten III Bid. Administrasi Umum dan Kepegawaian Drs. Leonard Kakisina, para Kepala OPD Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat, para Camat Se-Kabupaten Seram Bagian Barat, serta hadirin dan undangan peserta rapat. Serta yang menjadi narasumber adalah dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku.

Tujuan kegiatan tersebut yakni supaya adanya pembebasan lahan dan ganti kerugian atas lahan yang digunakan untuk kepentingan umum, serta adanya kesepakatan bersama dalam sebuah berita acara rapat.

Kegiatan tersebut dibuka dengan resmi oleh Assisten III SBB, dalam sambutannya beliau sangat mengharapkan supaya kegiatan yang dilaksanakan ini dapat dapat berjalan dengan baik, serta hasil-hasil yang di dapat pada rapat ini bisa diimplementasikan dan berguna khususnya untuk kemajuan Kabupaten yang berjuluk Saka mese nusa ini.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

Pemerintah yang dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan telah melakukan upaya dengan mengeluarkan peraturan tantang pangadaan tanah untuk pembangunan dalam rangka kepentingan umum. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari konflik yang terjadi sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di segala bidang kehidupan terutama untuk kepentingan umum selalu membutuhkan lahan (tanah) sebagai wadah untuk diletakkannya pembangunan tersebut. Kini pembangunan terus meningkat dan tiada henti tetapi persediaan tanah semakin sulit dan terbatas. Keadaaan seperti ini dapat menimbulkan konflik karena kepentingan umum dan kepentingan perorangan atau kelompok saling  berbenturan.  Kondisi   seperti   ini  diperlukan  upaya pengaturan yang bijaksana dan adil  guna menghindari konflik-konflik yang terjadi di masyarakat karena hal tersebut.

Pembangunan untuk kepentingan umum harus terus diupayakan pelaksanaannya seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang disertai dengan semakin meningkatnya kemakmurannya. Penduduk yang semakin bertambah dengan tingkat kemakmuran yang semakin baik, tentunya membutuhkan berbagai fasilitas umum seperti : jalan,  jembatan,transportasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat beribadah, sarana olah raga, fasilitas komunikasi, fasilitas keselamatan umum dan sebagainya.

Faktor-faktor yang sering menjadi kendala pengadaan tanah untuk pembangunan diantaranya adalah soal penetapan ganti kerugian, penetapan ruang lingkup kepentingan umum. Untuk itu Pemerintah harus mengedepankan sosialisasi, negosiasi, dan pemberian kompensasi yang lebih komprehensif.

Rapat koordinasi pertanahan Kab. SBB dengan Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku ditutup dengan resmi oleh Sekda SBB.

LEAVE A REPLY