Piru – Menindaklanjuti Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Apel Masuk Kerja dan Apel Pulang Kerja Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, maka Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Surat Edaran Nomor 863/699 Setda Tentang Penegasan Penahanan Gaji PNS Yang Melanggar Kewajiban Masuk Kerja yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah H. Sy. Silawane, SH, MSi.

Salah satu kewajiban PNS sebagaimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS adalah masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja PNS. PNS yang tidak menaati kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ayat (1) akan dijatuhi hukuman disiplin menurut Tingkat Hukuman Disiplin yang terdiri dari : hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedanf dan hukuman disiplin berat.

Berkenaan dengan ketentuan dimaksud dan dalam rangka penegakan disiplin kepada PNS yang sampai saat ini masih tetap melanggar kewajiban masuk kerja walaupun sudah diberi Hukuman Disiplin Ringan berupa teguran oleh pimpinan unitnya baik itu teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11sampai 15 hari kerja, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhadap PNS sebagaimana dimaksud diatas agar segera ditahan/diblokir gajinya di bank oleh pimpinan organisasi perangkat daetah bersangkutan.

2. Gaji PNS bersangkutan akan dibayarkan dan/atau dibuka blokirnya di Bank oleh pimpinan unitnya berdasarkan rekomendasi tertulis dari Sekretaris Daerah serelah PNS bersangkutan melaksanakan kewajiban masuk kerja setiap hari kerja selama 1 (satu) bulan dan membuat pernyataan tertulis untuk tidak lagi membuat pelanggaran yang sama.

3. Dalam hal PNS bersangkutan walaupun sudah ditahan/diblokir gajinya di bank, namun tetap saja tidak melaksanakan kewajiban masuk kerja setiap hari kerja, maka kepada PNS bersangkutan disamping gajinya tetap di tahan/diblokir jugaakan diberi Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana pasal 9 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS berdasarkan laporan tertulis dari pimpinan organisasi perangkat daerah bersangkutan yang ditujukan kepada Bupati tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan PSDM Kabupaten Seram Bagian Barat.

LEAVE A REPLY