Piru- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar Rapat Paripurna VII & VIII masa sidang I Tahun 2019 yang berlangsung di ruag rapat Kantor DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, gunung malintang, Desa Piru.

Rapat yang dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten SBB.Drs. Abdul Ras Lisaholet. S.Pi. yang didampingi Wakil Ketua I Arifin Pondlan Grisya, SH, dan Wakil Ketua II, La Nyong dengan  agenda penandatanganan dan penyerahan Nota kesepakatan dan Nota pengantar KUA-PPAS APBD Kab. SBB Tahun Anggaran 2020.

Turut hadir dari pihak eksekutif dan para undangan diantaranya Bupati SBB Drs. M Yasin Payapo.S.Pd, Wakil Bupati. Timotius Akerina. SE, M.Si, Komandan Kodim Persiapan, Mayor Inf Pantas Hutapea, Pabung Kodim 1502/Masohi, Mayor Inf. D. Mado, Ketua Pengadilan Negeri Daratan Hunipopu J. Daero Malo, SH.MH, Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Sugih Carvallo SH, MH, Wakapolres SBB AKP Akmil Djapa, S. Ag, Sekretaris Daerah Mansur Tuarea, SH,  Plt. Sekwan DPRD Kab. SBB, Drs. M. Djefri Lessy,  serta Seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah  lingkup Pemkab SBB

Bupati Seram Bagian Barat Drs. M Yasin Payapo M.Pd dalam sambutannya mengatakan Perjalanan panjang proses pembahasan rancangan kebijakan umum dan pelaporan anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2020. Namun saat ini awal bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan hasil seluruh rangkaian pembahasan yang telah dilakukan badan anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah dalam rangka mempercepat pencapaian target  Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2002.

Dalam rangkaian proses penyusunan rancangan kebijakan umum dan atas plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2020 dari awal sampai tandatanganinya nota kesepakatan hari ini Sesuai dengan kesepakatan bersama dengan kewenangannya pelaksanaan pengendalian tahapan evaluasi.

Selain merupakan tugas dan kewajiban konstitusional juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai sesama unsur
penyelenggaraan Pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah  pemerintah daerah dan DPRD tersebut perlu dibina secara optimal dan koridor saling asah saling isi dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi.

Nota kesepakatan kebijakan umum anggaran sementara DPRD APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan rangkuman persetujuan dari pemerintah daerah dengan DPRD dalam proses awal penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat ringkasan yaitu gambaran kondisi ekonomi makro daerah asumsi yang digunakan dalam penyusunan kebijakan pendapatan daerah kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

Hasil pembahasan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2020 yang akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah adalah usaha-usaha dalam kaitannya dengan peningkatan Pendapatan asli daerah khususnya pajak dan Retribusi Daerah.

Daerah disepakati sebesar 1 triliun 81 miliar 500 49629767 rupiah yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 35 miliar 605 juta Rp 907.869 dana perimbangan sebesar 884 miliar 650 juta rp482.000 lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 161 miliar 293 juta Rp. 239.898 2 belanja daerah belanja daerah di sepakati bersama. 120 miliar 810 juta Rp 306.498 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 599 miliar 74 juta rp350.921.

Pembiayaan daerah utama rencana penerimaan pembiayaan disepakati sebesar. 260 juta Rp 676.731 yang masih merupakan angka perkiraan sambil menunggu silver pada tahun anggaran 2019, Disepakati sebesar Rp 44 Milyar yang diperuntukkan bagi penyertaan modal pemerintah daerah pada bank Maluku dan badan usaha milik daerah.

LEAVE A REPLY