Ket foto : Jatri Manilet SE, District Coordinator Program Pamsimas Kab SBB

Piru – Hal ini disampaikan oleh District Koordinator Kabupaten Program Pamsimas Kabupaten Seram Bagian Barat, Jatri Manilet, SE saat menyampaikan pemaparannya pada sosialisasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang diselenggarakan oleh Bidang Fispra Bappeda, Jumat 18 Oktober 2019 di lantai 3 Kantor Bupati SBB.

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa pemenuhan air minum dan sanitasi yang merupakan bagian dari pelayanan dasar di bidang kesehatan adalah salah satu urusan wajin pemerintah daerah. Pelayanan dasar tersebut harus memenuhi kaidah sesuai Standar Pekayanan Minimal (SPM) yang diatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Lebih lanjut menurut Manilet, sehubungan dengan adanya komitmen dari pemerintah desa dalam membangun Program Pamsimas dalam mendukung kewenangan desa dan pencapaian Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019, maka terdapat beberapa hal yang substansial sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa sebagai berikut :

1) Upaya memperkuat kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berbasis desa dan pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa dan pengelolaan air minum berskala deaa diatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

2) Dukungan terhadap kewenangan deaa khususnya universal air minun dan sanitasi harus selaras dengan dokumen resmi pemerintah desa yakni RPJM Desa dan RKP desa yang merupakan dasar bagi penyusunan peraturan desa tentang APBDes

3) Pengelokaan keuangan desa pada APB Desa diatur dan diurus oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

4) Pemanfaatan aset desa khususnya dalam mendukung pelaksanaan program air minum dan sanitasi diatur dwngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan aset desa

5) Penetapan dukungan terhadap air minum dan sanitasi dengan menggunakan anggaran dari APBDes memerlukan peran strategis Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

6) Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa bersama – sama dalam wadah musyawarah merencanakan dan melaksanakan pembangunan, meningkatkan pelayanan masyarakat desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

7) Kerjasama di bidang pemenuhan air minum dan sanitasi masyarakat desa dengan melibatkan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) sebagai pengelola kerja sama antar desa selaras dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.

LEAVE A REPLY