Dalam rangka penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Marsegu dan Pulau Kasa Kabupaten Seram Bagian Barat, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Maluku bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kab.SBB Gelar Konsultasi Publik, kegiatan tersebut bertempat di Aula Penginapan Mentari Indah, Kamis (04/07/19).

Hadir dalam kegiatan tersebut Perwakilan Dinas Terkait, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Serta Perwakilan Kesatuan Pemangkuan Hutan SBB.

Peserta kegiatan Konsultasi Publik

Turut Hadir pula Raja Negeri Kaibobo, Kepala Desa Ety, dan Kepala Dusun Pulau Osi, Sebagai Daerah Petuhanan Wilayah TWA Pulau Marsegu dan Pulau Kassa.

Kepala Resort Konservasi Wilayah Piru Balai BKSDA Maluku Sugeng Prayitno, A.md, dalam menyampaikan sambutan mewakili Kepala Balai KSDA Maluku mengucapkan terimakasih kepada peserta yang hadir dalam kegiatan RPJP TWA Pulau Marsegu dan Pulau Kassa baik itu kepada masyarakat serta unsur OPD terkait.

Perwakilan kepala Balai KSDA dalam memberikan sambutan

“saya juga mewakili kepala Balai KSDA Maluku meminta maaf kepada semua pihak karena beliau tidak sempat hadir bersama kita saat ini”, tambahnya.

Lebih lanjut Ia berharap, khususnya masyarakat yang bersinggungan langsung dengan kawasan TWA Pulau Marsegu dan Pulau Kassa yang hadir agar dapat memberikan masukan serta saran sehingga RPJP yang akan disusun menjadi sempurna serta singkron nantinya dengan Pemerintah Daerah Kab. SBB agar secepatnya bisa diaplikasikan langsung untuk Pengelolaan jangka Panjang TWA Pulau Marsegu dan Pulau Kassa.

Senada dengan itu Rabin Limahelu, S.Pt Kabid.Perencanaan, informasi pembangunan Daerah Kab.SBB mengatakan, di Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki 5 Wilayah yang telah di tetapkan sebagai kawasan Konservasi oleh Pemerintah Pusat dua diantaranya adalah pulau marsegu dan pulau kassa, penetapan kawasan Konservasi ini mempunyai konsekwensi untuk harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ditetapkan jika ingin melakukan aktivitas di sekitar Kawasan konservasi tersebut.

Dikatakan Jika RPJP ini ditetapkan maka sudah mengakomodir kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjaga fungsi kawasan-kawasan TWA agar tetap terjaga, tetap lestari terutama untuk masyarakat disekitar kawasan TWA dalam melakukan aktivitas Keseharian pada kawasan TWA tersebut.

Limahelu berharap kepada pihak BKSDA Maluku agar dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk batas-batas wilayah kawasan konservasi karena masyarakat sebagian besar tidak mengetahui batas-batas wilayah konservasi dan kegiatan apa saja yang diperbolehkan dilakukan di kawasan konservasi tersebut.

Para Narasumber saat memberikan materi

Kegiatan tersebut juga menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Rifki Firma P.,S.Hut, MT, M.Sc staf balai KSDA, Tri Heny Kuswoyo,S.Hut staf balai KSDA serta Dr. Yosevita Lattupapua Dosen Universitas Patimura Ambon Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian.

LEAVE A REPLY