PIRU-Dalam upaya mencapai kinerja dan hasil kerja yang optimal, serta pelayanan publik yang baik maka diperlukan adanya peningkatan disiplin dan produktivitas bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat (Pemkab SBB).

Namun menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Seram Bagian Barat, Manan Tuarita, S.Sos, justru tingkat disiplin kerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat (Pemkab SBB) dinilai malah makin menurun dari dalam waktu belakangan ini.

Menurunnya disiplin kerja menurut Tuarita dapat tergambar salah satunya, melalui rendahnya tingkat kehadiran PNS dalam Upacara-upacara bendera dan Apel pada setiap Senin pagi atau Sabtu pagi yang berlangsung di kantor Bupati.

“Beberapa bulan belakangan ini, disiplin pegawai ASN Kab.SBB semakin menurun, Kehadiran pegawai saat upacara bendera maupun apel hari Senin dan Sabtu harus minimal 80% dari jumlah pegawai, karena 20% nya sudah dihitung dengan Perjalanan Dinas, Ijin, dan sakit”, kata beliau.

Tuarita menambahkan, “Lemahnya pembinaan dan penegakan disiplin terletak pada pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD), pimpinan OPD yang bersentuhan langsung dengan staff di bawahnya dan yang mengetahui kehadiran PNS di unit masing-masing adalah Kepala OPD”.

Dengan melihat fenomena yang ada pada Pimpinan OPD tersebut maka Pemda SBB merasa perlu memberdayakan mereka dalam mendorong peningkatan disiplin para PNS yang ada dalam lingkup kerjanya masing-masing. Melalui penetapan Peraturan Bupati (Perbup) Seram Bagian Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang “Pedoman Pelaksanaan Apel Masuk Kerja dan Apel Pulang Kerja Lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat”, maka para Pimpinan OPD diharapkan kedepannya mampu tampil sebagai aktor utama dalam penegakan disiplin PNS di kabupaten ini.

Penetapan Perbup ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan apel masuk kerja dan apel pulang kerja, baik yang dilaksanakan secara umum di Kantor Bupati maupun yang dilaksanakan di masing-masing OPD, serta sebagai instrumen bagi Bupati untuk mengukur dan menilai kinerja Perusahaan Daerah selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan penegakan disiplin PNS di unit organisasinya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui Perbup ini antara lain, adanya peningkatan disiplin kerja dan produktivitas PNS, menjamin terpeliharanya tata tertib kelancaran pelaksanaan tugas serta penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat, terakhir dapat menjamin terlaksananya penilaian kinerja dan sanksi bagi pimpinan OPD.

Seperti disampaikan di atas, terbitnya Perbup ini akan mengatur dengan detail tentang keharusan PNS untuk hadir dalam setiap Upacara bendera dan Apel umum, baik itu apel pada Senin maupun Sabtu di kantor Bupati, tapi juga akan ada Apel masuk dan pulang kerja setiap hari kerja di masing-masing OPD. Oleh karenanya apabila ada OPD yang tingkat kehadiran PNS dibawah 80% (delapan puluh persen) pada upacara dan apel dimaksud akan dicatat sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan OPD sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 hingga 12 dalam Perbup  ini.

Setiap pelanggaran oleh Pimpinan OPD ini kemudian akan dicatat, dihitung dan diberi nilai kumulatif oleh Tim Penilai Apel selama masa penilaian tiga bulan berturut-turut. Nilai maksimal yang akan diperoleh setiap Pimpinan OPD adalah 100 (tanpa pelanggaran) dan akan berkurang sesuai jumlah pelanggaran yang dibuat. Pimpinan OPD yang mendapat nilai kumulatif 80 keatas akan diberi penghargaan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebaliknya Perbup yang akan mulai efektif berlaku terhitung mulai 1 Agustus 2019 ini, dalam pasal 16 dan 17 memuat mengenai jenis-jenis sanksi bagi para Pimpinan OPD yang punya nilai akumulatif dibawah 80 dan akan berlaku juga selama tiga bulan berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa penilaian.

Adapun sanksi yang dimaksud antara lain; Pimpinan OPD dengan nilai akumulatif rata-rata 70 (kurang baik) maka diwajibkan untuk menandatangani daftar hadir masuk dan pulang kerja setiap hari kerja di ruang kerja Bupati dan/ atau Sekretaris Daerah.

Untuk pimpinan OPD  yang nilai kumulatifnya rata-rata 60 (cukup buruk), maka honorariumnya selaku pengguna anggaran tidak dibayarkan dan dikembalikan ke kas negara. Sedangkan bagi yang punya nilai kumulatif rata-rata 50 (buruk), akan diberi sanksi tidak diberi izin untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah kecuali atas perintah Bupati. Sanksi terakhir bagi Pimpinan OPD yang hanya memiliki nilai kumulatif rata-rata 40 (sangat buruk), maka mobil operasional dinasnya akan ditarik.

Untuk Tim Penilai Apel selaku pengawas dan penilai apel sendiri akan dibagi menjadi 4 (empat) tim dan memiliki zona tugas masing-masing yakni; Tim Saka dengan zona perkantoran I (Kantor Bupati dan sekitarnya), Tim Mese dengan zona perkantoran II (sekitar Hotel Amboina), Tim Nusa dengan zona perkantoran III (sekitar Tugu Ina Ama) dan Tim Nunusaku dengan zona perkantoran IV (sekitar Kantor Bupati lama).

LEAVE A REPLY