KOMINFO SBB DORONG OPTIMALISASI PPID, WUJUD KETERBUKAAN INFORMASI

0
87

PIRU. Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting untuk mendorong terciptanya iklim transparansi dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance). Dengan diberlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,  pemerintah sebagai penyelenggara program pembangunan dan pelayanan publik wajib membuka akses layanan informasi kepada masyarakat.

Sebagai Suatu Badan Publik, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat ( Pemkab SBB ) optimalkan pembentukan dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) sesuai amanat pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 melalui Keputusan Bupati Seram Bagian barat Nomor 555/183/ Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dengan terbentuknya PPID, pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Pemkab SBB sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tersebut.

“Terbentuknya PPID diharapkan dapat mampu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat SBB secara cepat, benar dan akurat, “ kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ( KOMINFO) SBB , Peking Caling, SH selaku Ketua PPID Utama. Saat ini adalah era keterbukaan informasi, penyelenggaraan pemerintahan dituntut lebih terbuka, khususnya terkait informasi. Saya mengajak seluruh pimpinan OPD untuk lebih memperhatikan dan peduli terhadap kewajiban pelayanan informasi kepada masyarakat, lanjutnya.

Lebih lanjut dikatakan Kadis KOMINFO SBB , Nantinya, PPID bersama PPID pembantu mempunyai kewajiban menyediakan. Kemudian memberikan dan menerbitkan informasi kepada pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan tentunya selain informasi yang dikecualikan. PPID juga diwajibkan membuat daftar informasi publik sesuai klasifikasi Informasi. Sehingga dapat dipublikasikan secara online di lingkungan masing masing. Semua demi memudahkan pemohon mendapatkan Informasi.

Terkait dengan optimalisasi PPID, Beliau menjelaskan, kedepan akan dijadwalkan kegiatan Rakor PPID, sosialisasi-sosialisasi serta bimtek pengelolaan PPID. Kita juga akan anggarkan untuk infrastruktur IT pendukung, bila perlu kalau anggaran cukup kita buat kantor PPID biar masyarakat merasa nyaman ketika berkunjung.

Amanat Nawa Cita

Sejarah keterbukaan informasi publik di Indonesia dimulai dari reformasi politik 1998. Ketika itu seluruh elemen masyarakat menuntut pemerintah lebih transparan dan melibatkan warga dalam pengambilan kebijakan, perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu agenda penting pemerintah dalam Nawa Cita. Hal itu tertuang dalam agenda yang menyebutkan bahwa “Kami (Jokowi-JK) akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.”

Melalui keterbukaan informasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara akan mampu mendorong partisipasi rakyat dalam pembangunan. Hanya dengan pemerintahan yang terbuka maka akan terbangun legitimasi dan kepercayaan publik.

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY