Piru – Menapaki perjalanan selama 74 tahun dalam pelaksanaan fungsi peradilan adalah sebuah waktu yang sangat panjang dan dapat dipastikan mengalamu banyak tantangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibidang peradilan, tetapi kita patut bersyukur sebab bagaimanapun beratnya tantangan tetapi lembaga peradilan tetap menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga yang dipercayakan publik dalam mengatasi berbagai persoalan daripada pencari keadilan.

Peringatan hari ulang tahun Mahkamah agung ini bukan hanya sekedar ajang seremonial yang diselenggarakan setiap tahun, namun lebih dari itu momentum ini harus menjadi bahan renungan dan evaluasi bagi seluruh jajaran mahkamah agung terhadap apa yang telah dicapai dan dilakukan selama ini.

Silawane yang hadir membacakan sambutan Bupati mengatakan dalam amanat konstitusi pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, maka sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, khususnya hakim memiliki tugas mulia sekaligus memiliki beban moral yang maha berat. Panggilan yang mulia kepada hakim bukan sekedar kiasan, namun lebih daripada sebuah peran dan tanggung jawab yang diberika. negara kepada para hakim untuk mengadili dan memutuskan sebuah perkara dengan seadil-adilnya.

Amanah konstitusi diatas terhadap lembaga peradilan dengan kekuasaan yang merdeka, mengandung makna bahwa pengadilan sebagai lembaga yudikatif tidak dapat diatur atau dipengaruhi oleh lembaga eksekutif maupun legislatif, artinya hakim tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan atau campur tangan dari pihak manapun atau kekuasaan apapun juga.

Mari kita bersama – sama bertekad untuk membawa Mahkamah agung dan Pengadilan di bawahnya sebagai peradilan yang mandiri dan terbebas dari segala bentuk intervensi, transparan dan akuntabel yang merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan Republik Indonesia yang demokratis dan modern, ujar Plh Sekretaris Daerah.

Para hakim dan seluruh aparatur peradilan dituntut untuk bekerja lebih keras lagi agar mampu mewujudkan ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi kepada lembaga peradilan. Faktor integritas dan profesionalitas aparatur menjadi indikator utama dalam membangun kepercayaan publik, kedua faktor ini dapat diibaratkan sebagai pondasi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang harus senantiasa dijaga agar tidak meruntuhkan bangunan keadilan yang dibagun dengan kerja keras oleh seluruh warga peradilan.

LEAVE A REPLY