Pemerintah Daerah melalui PLT Sekda Kabupaten seram bagian barat (SBB) H.Sy.Silawane  yang di dampingi  oleh Kepala Kesbangpol dan Linmas  mengklarifikasi soal Uang Senial Rp.5 juta  yang di sebut “Suap”  oleh  Anggota DPRD  Fraksi Golkar Hendrik Seriholo saat paripurna DPRD kabupaten SBB dengan agenda  mendengar kata akhir fraksi -fraksi  terhadap Laporan pertanggung jawaban APBD kabupaten SBB tahun 2018 oleh  pemda kepada DPRD pada jumat 02/08 /2019 (kemarin-red)  di ruang utama kantor DPRD SBB .

Dalam penyampaian kata akhir Fraksi   salah satu   fraksi dalam hal ini Fraksi golkar yang di bacakan oleh hendrik seriholo   mengatakan bahwa badan anggaran DPRD SBB di “suap” dengan nilai uang  5  juta per anggota Banggar , namun Seriholo tidak menjelaskan uang tersebut bersumber dari mana, dan saat ini opini yang berkembang di publik bahwa penyuapan itu di lakukan oleh pemda SBB kepada  anggota banggar untuk memuluskan  Paripurna LPJ  Ranperda APBD tahun 2018 lalu.

PLT sekda SBB  H.Sy.Silwane  dalam jumpa pers dengan Wartawan di ruang kantor bupati SBB lantai dua desa morekau kota piru, Sabtu 03/08/2019 mengatakan pemerintah daerah tidak tau soal uang yang di sebut “suap” oleh seriholo politisi golkar itu saat paripurna dengan agenda sidang  mendengar kata akhir  fraksi pada jumat 02/08/2019 (kemarin-red) di kantor DPRD SBB itu.

” jadi kami atas nama pemerintah daerah kabupaten SBB sama sekali tidak tau soal sumber uang  yang di  sebut “suap” oleh anggota DPRD Fraksi Golkar Henrik seriholo kemarin itu,”  ujar Silawane.

Silawane mengatakan  kalau soal uang yang  di berikan kepada oknum anggota DPRD SBB  tersebut adalah masalah internal Lembaga  DPRD  yang tidak bisa di campuri oleh Pemda , “soal ada uang  yang di berikan ke oknum anggota  DPRD  itu bukan urusan pemda,  itu urusan DPRD SBB secara internal, kami tidak tau soal sumber uang tersebut dari siapa ” ujar silawane.

Pemerintah daerah turut mendukung untuk dugaan penyuapan yang di sebut oleh Hendrik Seriholo Politisi Golkar  itu  di lidik  oleh kepolisian atau kejaksaan  untuk dapat mengetahui kebenarannya, sebab pemerintah daerah merasa sama sekali tidak melakukan penyuapan itu kepada oknum anggota DPRD SBB untuk memuluskan Paripurna  LPJ APBD tahun 2018 masa sidang VI Masa sidang ke II tahun 2019 pada jumat kemarin .
” kami sangat mendukung untuk kepolisian atau kejaksaan melakukan investigasi  terkait masalah itu,” sebut Silawane.

LEAVE A REPLY