PROGRAM PTSL PASTIKAN PENYELESAIAN SERTIFIKASI LAHAN AKSES SESUAI TARGET

0
26

Belum adanya jaminan kepastian hukun atas Tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan diberbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat, baik antarkeluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antarpemangku kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah). Hal itu membuktikan pentingnya sertipikat Tanah sebagai bukti tanda hukum atas tanah yang dimiliki.

Lambannya proses pembuatan sertipikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementrian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

PTSL adalah proses pendaftaran Tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran Tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemeritnah memberikan jaminan kepastian hokum atau hak atas tanah yang dimiliki masyrakat.

Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementrian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat : sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018

PTSL yang popular dengan istilah sertipikasi tanah ini  merupakanwujud pelaksanaan kewajiban pemerintah unbtuk menjamin kepastian perlindungan hukum atas kepemilikan Tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan seripikat dapat menjadikan sertipikat tersebut sebagai modal pendampingan usahayang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejateraan hidupnya.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil berharap program PTSL dapat mewujudnyatakan pembangunan yang merata bagi Indonesia. “PTSL ini akan mempermudah pemerintah daerah untuk melalukan penataan kota. Kami juga memastikan penerima sertipikat tepat sasaran, yakni para nelayan dan petani serta masyarakat lainnya agar mereka dapat memulai peningkatan kualitas hidup  yan lebih baik, “tutur Sofyan.

Menilik kembali ke 2017, Kementrian ATR/BPN berhasil melakukan pengukuran Tanah masyarakat sebanyak 5,2 juta bidang Tanah atau melebihi target 5 juta yang diberikan. Pencapaian tersebut diraih berkat kerja sama yang baik antarKementrian, inovasi pelayanan dan teknologi, serta pelibatan dan partisipasi masif oleh masyarakat.

Saat ini dari 126 juta bidang Tanah di Indoneasia, sebanyak 51 juta bidang Tanah telah terdaftar. 79 juta bidang Tanah sisanya menjadi target kegiatan pendaftaran Tanah, sesuai dengan  Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN).

Tahun 2018 ini, Pemerintahan Jokowi-JK melalui Kabinet Kerja akan focus pada peningkatan Sumber Daya Manusia. Untuk itu Kementrian ATR/BPN memastikan penggunaan tenaga juru ukur, petugas PTSL yang berkualitas dan berkompeten untuk melaksanakan Program PTSL, mulai dari penyuluhan, pendataan, pengukuran, Sidang Panitan A, pengumuman dan pengesahan, serta penerbitan sertipikat. Kementrian ATR/BPN juga memastikan seluruh proses tersebut dilakuakn secara mudah, transparan, dan efisien.

Sebagai gambaran, jika mnggunakan metode pendaftaran secara sporadic, maka maksimum pencapaian target per tahun adalah hanya 1 juta bidang Tanah, yang artinya untuk menyelesaikan 79 juta bidang diperlukan waktu 79 tahun. Sementara melalui PTSL, target pendaftaran 79 juta bidang Tanah itu dapat diselesaikan pada Tahun 2025. (sumber: Humas ATR/BPN bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo)

LEAVE A REPLY