Piru- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten SBB menggelar Rapat dengar pendapat antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintahan Kabupaten SBB yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten SBB.

Agenda Rapat tersebut membahas fungsi utama komisi III DPRD Kabupaten SBB yang mengemban tugas pengawasan, legislasi dan anggaran maka dalam sinegritas dengan OPD sebagai mitra yg harus di utamakan adalah Koordinasi.

Ketua Komisi III DPRD SBB Abu Silawane.SE.M.Si mengatakan Koordinasi adalah sangat penting untuk selaraskan Visi dan Misi OPD yang harus dapat di bahas oleh komisi III sebelum mendapat Pengesehan dalam paripurna DPRD, Koordinasi dapat berjalan baik dan efektif apabila didukung dengan sikap Transfaransi dari OPD dalam penyusunam program dan Angaran yang diarahan kepada Pemanfataan dan pemberdayaan masyarakat.

“Kadang kita hanya memahami tranfaransi sebatas kata kata tanpa tindakan, namun yang di maksudkan tranfaransi dengan tindakan adalah sikap dan keputusan yang di ambil harus sesuai dengan Keputusan bersama antara OPD degan Komisi III. Karena dalam fungsi pengawasannya,: komisi III sering kali mendapatkan Tindakan (realisasi) program kerja OPD di luar keputusan bersama. Hal ini selalu menimbulkan polimik di masyarakat sehingga memberi kesan negatif terhadap DPRD dan OPD, sehingga saat ini Komisi III ingin memciptakan ruang koordinasi dengan OPD sebagai suatu kebutuhan utama.

Katanya pula, Koordinasi bisa di lakukan secara formal (rapat resmi) atau non formal di luar jam dinas dengan pimpinan komisi III apabila ada hal yang mendesak karena perubaham Regulasi ataupun karena keadaan memaksa sehingga kebijakan yang dihasilkan oleh OPD dalam eksekusi program dapat dipertanggungjawabkan secara juridis kepada publik.

“Jika koordinasi berjalan secara kontinyu maka dengan sendirinya tranfaransi akan tercipta antara Komisi III dengan mitra OPD, selain itu di perlukan sikap kepekaan dan sikap dari OPD terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat terhadap kebutuhan – kebutuhan dasar dan mendesak yang perlu disikapi agar program – program yang di hasilkan oleh OPD dapat berhasil guna untuk meningkatkan derajat hidup rakyat.

Untuk itu, Perlu di garis bawahi khusus dalam pertanggung jawaban anggaran dalam kaitan dengan Bukti untuk di audit, banyak di jumpai kasus di masyarakat bahwa banyak OPD pada bagian dan sub bagian tertentu, tidak menghadiri pertemuan bersama dengan Komisi III DPRD Kab.SBB yakni dinas perhubungan, dinas koperasi dan dinas pendapatan. Tutup Silawane

LEAVE A REPLY