Piru – Setelah 2(dua) hari menggelar Rapat  Koordinasi Program Inovasi Desa tahap II Kabupaten Seram Bagian Barat pada 11-12 November 2019 di cafe GR piru, maka para peserta akhirnya merumuskan sembilan (9) rekomendasi sebagai berikut :

1) Pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat agar melalui OPD terkait yang dikonsolidasikan oleh tim Inovasi Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat agar dapat memfasilitasi penyelesaian kegiatan Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018, baik agenda pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa, yakni pendokumentasian inovasi desa, reflikasi inovasi desa dan pengawalan komitmen inovasi dalam perencanaan pembangunan desa tahun anggaran 2020; Agenda pembangunan sumber daya manusia yakni, fasilitasi rembung stunting dan rumah sehat serta agenda penyedia peningkatan kapasitas teknik desa, sebelum berakhir tahun anggaran 2019, paling lambat minggu kedua Desember 2019

2) Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat mendorong terlaksananya pengakhiran dan keberlanjutan program inovasi desa berdasarkan panduan exit strategi program inovasi desa dengan kewenangan masing – masing daerah terutama penyediaan regulasi, kebijakan dan anggaran daerah dan desa khususnya pada berkelanjutan tugas tim inovasi desa Kabupaten Seram Bagian Barat, Tim Pelaksana Inovasi Desa, Bursa Inovasi Desa dan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknik Desa

3) Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Dinas PMD Kabupaten Seram Bagian Barat, agar terus menyediakan pengendalian dan pembinaan pelaksanaan program inovasi desa tahun anggaran 2019 untuk target key performance indikator program inovasi desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan pedoman umum, petunjuk tekhnis dan pengaturan pelaksanaan lainnya yang terkait

Para peserta rapat koordinasi

4) Pemerintah Daerah Kabupaten SBB melalui OPD terkait dengan dibantu tenaga pendamping profesional, untuk mempercepat progress pencairan, penyaluran dan penyerapan dana desa tahun 2019 untuk memastikan terpenuhi hak masyarakat atas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

5) Tenaga pendamping profesional harus melakukan fasilitasi percepatan perencanaan pembangunan desa tahun anggaran 2020 memastikan terpenuhinya pengawalan komitmen kegiatan inovasi desa, hasil bursa inovasi tahun anggaran 2018 maupun Bursa Inovasi Desa tahun anggaran 2019

6) Tenaga pendamping profesional harus terus mendorong meningkatnya afirmasi keberpihakan pada pelayanan sosial dasar di desa, termasuk program dan kegiatan penanggulangan stunting dalam perencanaan pembangunan desa

7) Pemerintah Kabupaten SBB melalui OPD terkait bersama – sama dengan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (TAPM) untuk melakukan penjadwalan rencana penyusunan tahapan perencanaan pembangunan desa tahun 2020 (RKPDes dan APBDes) untuk tuntas paling lambat bulan Desember 2019

8) Pemerintah daerah Kabupaten SBB melalui Dinas PMD untuk terus menyediakan dan meningkatkan fungsi pembinaan, fasilitas dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan masyarakat desa – program inovasi desa di setiap desa di Kab SBB

9) TA P3MD Seram Bagian Barat untuk meningkatkan fungsi pembinaan, pengendalian dan peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional, khususnya terkait disiplin di lokasi tugas, integritas dan kredibikitas tenaga pendamping termasuk memastikan pemantauan tindak lanjut rekomendasi rapat koordinasi yang wajib di fasilitasi di masing – masing lokasi tugas.

Perwakilan camat menandatangani rekomendasi

Rekomendasi ini kemudian ditanda tangani secara simbolis oleh 4 camat yakni camat Amalatu, Camat Taniwel, Camat Taniwel Timur dan Camat Huamual, serta beberapa perwakilan peserta.

Rapat koordinasi ini kemudian ditutup secara resmi oleh Kepala Bidang Pembinaan Desa, Emile F, Leatemia S.Sos.

LEAVE A REPLY