Piru – Bertempat di ruang rapat kantor Bupati SBB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab SBB menggelar Diskusi Publik Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Senin, 12 November 2018).

Saat ini penanggulangan bencana telah menjadi urusan wajib layanan dasar bagi Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini juga diperkuat dengan dimasukkannya penanggulangan bencana sebagai salah satu standar pelayanan minimal pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dimana penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB) adalah salah satu standar minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, maka Penyusunan RPB harus melalui sinkronisasi RPB dengan RPJMD maupun dengan perencanaan – perencanaan tematik lintas sektor di daerah.

Rencana penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil pengkajian resiko bencana sehingga memberikan objektivitas arah kebijakan penanggulangan bencana di daerah. Kebutuhan terhadap rencana penanggulangan bencana harus disadari oleh semua pihak yang terlibat, sehingga amanat Undang Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada pasal 35 dan 36 dapat dipenuhi.

Sebagai salah satu lokus prioritas dalam RPJMD 2015 – 2019, Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2017 telah mendapatkan kesempatan difasilitasi oleh BPBD dalam penyusunan kajian risiko bencana (KRB) dengan anggaran APBN.

 

 

LEAVE A REPLY