Piru: Rapat Paripurna Istimewa DPRD SBB dengan Pemerintah Daerah Kabupaten SBB terkait penyampaian kata Akhir Fraksi Laporan Pertanggung Jawaban Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun 2019.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD SBB, Abd. Rasyid Lisaholit, S.Pi didampingi Wakil Ketua I, Arifin P. Grisya, SH, Wakil Ketua II, La Nyong dan Bupati SBB, Drs. M. Yasin Payapo, M.Pd. Selasa 1/9/2020
Dalam rapat tersebut menghadirkan berbagai masukan dan catatan-catatan dari masing-masing Fraksi Partai.
Kata akhir dari semua kata putusan fraksi tersebut adalah menyetujui ranperda APBD menjadi perda. Baik itu Fraksi Partai Hanura, Nasdem, PDI-Perjuangan, Gerindra, Demokrat, PKB PAN dan Gabungan Fraksi dari ketiga Partai yaitu Partai Golkar, PKS dan Gerindra.
Adapun diakhir kata fraksi tersebut terdapat sejumlah masukan dan catatan-catatan dari masing-masing Fraksi terkait hasil pertanggung jawaban Ranperda tersebut. Diantaranya Fraksi Nasdem, Fraksi PDI-Perjuangan dan Fraksi PKB.
Fraksi Nasdem menyampaikan penyampaian APBD sering terlambat untuk itu mereka meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mentaati siklus (aturan) yang diharapkan.
Perencanaan dari setiap OPD belum maksimal terhadap masyarakat, hal ini juga karena terjadi tumpang tindih pekerjaan pada setiap OPD serta realisasi anggaran yang sangat minim dan belum mencapai target yang ditentukan.
Selain itu, Anggaran untuk Covid-19 dapat digunakan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat, baik untuk kesehatan dan bantuan-bantuan lainnya. Agar kedepan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
Fraksi PDI-Perjuangan sendiri berpendapat bahwa sesuai ketentuan yang berlaku Ranperda seharusnya sudah disampaikan pada bulan Juli Tahun 2020 namun baru disampaikan pada Agustus 2020 dan untuk kebijakan umum sendiri selambat-lambatnya harus disampaikan minggu kedua bulan september.
Pemda juga harus optimalisasi terkait sumber-sumber pendapatan secara rasional. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik belum maksimal serta belanja pegawai lebih tinggi dari pada belanja pembangunan. Semoga hal ini, tidak terjadi lagi pada tahun-tahun berikutnya. harap fraksi PDI-P.
Fraksi Partai PKB berpendapat untuk pendapatan pada setiap OPD, penyumbang pendapatan terbesar adalah orang sakit yang berada pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Piru yaitu Rp 5 Milar lebih.
Jadi diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten SBB dapat melihat hal ini dengan baik dan bijaksana terkait sejumlah persoalan yang terjadi. Yakni pendapatan daerah, realisasi penggunaan anggaran dan berbagai persoalan lainnya terutama pelayanan publik kepada masyarakat.
Dengan demikian sesuai kata akhir semua fraksi, maka DPRD SBB menyetujui Ranperda Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2019 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sesuai Keputusan DPRD Kabupaten SBB, Nomor : 170/06/KPTS-DPRD-SBB-2020 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pertanggung Jawaban APBD Tahun Anggaran 2019.

LEAVE A REPLY