Piru:Terkadang niat baik belum tentu selamanya mendapat tanggapan baik pula dari semua pihak. Hal ini kembali dialami Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), dimana demi menjaga ketahanan pangan warganya, Bupati M. Yasin Payapo bersama jajarannya membuka lahan kebun untuk warga SBB. Pasalnya, Pembukaan lahan kebun ini dengan meminjam lahan milik warga Desa ETi dan Piru kecamatan Seram Barat. Namun, beberapa hari terakhir tersebar kabar bahwa pemkab SBB melakukan penyerobotan lahan dalam pembukaan lahan kebun tersebut.
Menyikapinya, Pemkab SBB melalui Sekda Mansur Tuharea mengambil langkah dengan memanggil semua pihak yang berkaitan dengan lahan itu.
“Kalau ada yang mengatakan, lahan kebun yang tengah dibuka pemkab bermasalah itu tidak benar. Yang terjadi hanyalah mis komunikasi dalam keluarga para pemilik lahan. Tapi semuanya sudah kami selesaikan, baik itu keluarga dari Piru, Eti maupun keluarga dari Mata Empat. Intinya, tidak ada masalah soal lahan kebun yang sedang dibuat oleh pemkab SBB,” terang Tuharea didampingi Kepala inspektorat Daerah A.Fakaubun dan Kadis Kominfo SBB Abd.Rahman, kepada Wartawan di lantai II kantor Bupati Piru, Kamis (23/7/2020).
Pada prinsipnya, Pemkab SBB hanya meminjam lahan tersebut untuk menanam tanaman pangan lokal yang hasilnya nantinya diperuntukan bagi masyarakat SBB dalam mengantisipasi terjadinya kelangkaan pangan akibat Covid-19. Seperti, Singkong, Talas, Ubu Jalar, pisang dan sayuran. Pemkab tidak akan terlibat Masalah kepemilikan tanah tersebut,” tegasnya.
Mengantisipasi terjadinya kelebihan stok pangan di masyarakat akibat dari masyarakat sendiri telah memiliki kebun pribadi, Tuharea pastikan punya solusinya. “Kita punya sekitar 5000 pegawai yang bisa kita arahkan untuk membeli hasil kebun lewat koperasi. Yang mana, uangnya disalurkan ke masyarakat, di samping BLT dan Bansos. Intinya, kita punya kiat-kiat untuk atasi itu,” kata Tuharea.
Untuk bibit nantinya disiapkan pemkab dan proses penanaman sendiri Pemkab SBB berencana melibatkan semua unsur. “Bibitnya disiapkan pembkab. Kalau proses penanamannya, melibatkan seluruh pegawai di lingkup pemkab dan nantinya juga melibatkan tokoh masyarakat di SBB. Soal pengaturan keterlibatan masyarakat nantinya akan dikaji kembali,” terang Tuharea.

LEAVE A REPLY