Piru- Sekertaris Daerah Mansur Tuharea ,SH yang diampingi oleh Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab SBB, membuka dengan resmi kegiatan Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Siskeudes Dalam Tatakelola Keuangan Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018. Di lantai 3 Aula Kantor Bupati Seram Bagian Barat.

Turut hadir untuk memberikan materi pada kegiatan Workshop pada saat itu, Anggota DPR RI Edison SH, MH, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah  Wilayah I, Adi Gemawan,AK,MM, Kepala Unit I Subdit Tipikor Reskrimsus Polda Maluku Kompol. Gerard Wattimena,SH, Kepala Subaditoriat II Lukman Rudianto Lumbantobing.

Sekertaris Daerah Mansur Tuharea,SH dalam sambutannya mengatakan Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki 11 Kecamatan, 92 desa dan 115 dusun, dengan jumlah penduduk di tahun 2016 sebanyak 170.023 jiwa dengan jumlah penduduk miskin di tahun 2017 sebanyak 21,563 jiwa sedangkan jumlah penduduk tahun 2018 sebanyak 20.227 jiwa. Ini berarti ada penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.336 jiwa atau sebesar 6,19 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukan upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menyalurkan dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ke desa-desa sangat bermanfaat bagi peningkatan perekomian dan kesejahteraan masyarakat di Desa.

Penyaluran dana desa dan alokasi dana desa ke desa di Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2015 sebesar Rp. 78.734.581.900, Tahun 2016 sebesar Rp. 111.597.618.154 atau peningkatan sebesar 42 %, Tahun 2017 Rp. 137.516.580.900 atau peningkatan sebesar 7 %. Informasi yang didapat dari Kemendes PDTT bahwa adanya peningkatan penyaluran dana ke desa setiap tahunnya. Ditahun 2017 realisasi dan pertanggung jawaban pengguna DD di Kabupaten SBB terlaksana 100 % sedangkan ADD terealisasi sebesar 86 %, dikarenakan keterlambatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahab sebelumnya. Sedangkan realisasi penyaluran DD dan ADD ditahun 2018, tahap I (pertama) sebesar 100% dan tahap II (dua) sebesar 60 %, sedangkan tahap ke III (tiga) belum ada realisasi. Masih dijumpai ada keterlambatan dalam penyerapan dan pertanggungjawaban, hal ini selain disebabkan oleh rendahnya sumber daya aparatur pengelola keuangan desa, juga disebabkan adanya pergantian penjabat desa.

Lanjutnya, aplikasi system keuangan desa (SisKeuDes) adalah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan Kementerian dan Kemendes PDTT Tahun 2015 dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Sejak tahun 2016, 92 desa di Kabupaten SBB telah menggunakan aplikasi SisKeuDes. Untuk itu, saya memebrikan apresiasi kepada desa atas penggunaan aplikasi tersebut.

Aplikasi ini juga dari tahun 2016, 2017 dan 2018 selalu dibuat bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini dirasa sangat mempermudah aparatur desa dalam melakukan proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya karena keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, pertisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan asas ini selalu disampaikan oleh pemerintah daerah ke desa sehingga dana yang disalurkan ke desa itu tepat sasaran, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di desa dan aparatur desa juga terhindar dari jerat hukum.

Terkait dengan dilaksanakannya workshop ini, sangat membantu pemerintah daerah terkhusus aparatur desa dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SisKeuDes.  Untuk Itu Sekda berharap agar semua peserta workshop ini dapat mengikutinya dengan sebaik-baiknya dalam menggali ilmu dan saling bertukar informasi dalam upaya peningkatan kemampuan aparatur pengelolaan keuangan desa. Harap Sekda.

 

 

 

 

LEAVE A REPLY