Piru: Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat  mengklarifikasi beberapa pemberitaan media cetak maupun online mengenai pemotongan 10 persen Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Sekretaris Daerah Mansur Tuharea,SH,MM dalam konfrensi pers  menyampaikan bahwa surat keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 412. 2 – 437 Tahun 2017 bukan terkait pemotongan  Anggaran Alokasi  Dana Desa (ADD) melainkan tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 412. 2-79 Tahun 2017 Tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017.
Dimana keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017, maka perlu mengatur kembali rincian Alokasi Dana Desa setiap desa Tahun Anggaran 2017 yang berdampak pada Anggaran Alokasi Dana Desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus ) dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran dan belanja daerah setelah Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Hal ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku diantaranya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2017.

Dari dasar hukum diatas maka Pemda harus merubah lampiran Keputusan Bupati Seram Bagian  Barat Nomor 412.2-79 Tahun 2017 Tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

Alokasi Dana Desa sebelumnya “ Enam Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah dan setelah mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu menjadi “Enam Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah”.

Terkait dengan itu, maka Sekretaris Daerah menegaskan  ada penyesuaian Anggaran Alokasi Dana Desa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, otomatis Pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat harus melakukan penyesuaian dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati  Nomor 412.2-437 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Lampiran Bupati seram Bagian Barat Tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

LEAVE A REPLY