SEKDA SBB MINTA TENAGA HONOR YANG AKTIF HARUS JADI PESERTA BPJS

0
412

Sekertaris Daerah (SEKDA)Kabupaten Seram Bagian Barat, Mansur Tuharea. SH membuka dengan resmi Rapat Kerjasama Operasional BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat di ruang rapat lantai dua kantor bupati SBB.

Sekertaris Daerah dalam arahannya mengatakan sesuai dengan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan kewajiban kepesertaan program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Wilayah Pemerintah Seram Bagian barat dengan memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan social bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, maka diperlukan jaminan social melalui kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk itu, Dirinya Berharap agar seluruh pegawai Non PNS, Seperti, Pegawai Kontrak, pegawai Honor, maupun masyarakat SBB yang bekerja pada beberapa perusahan harus dilibatkan untuk menjadi anggota kepesertaan jaminan sosial BPJS. Sekda juga meminta agar pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat lewat Dinas Ketenagakerjaan untuk nantinya terus melakukan koordinasi dengan pihak BPJS terkait dengan ketenagakerjaan yang adadi wilayah pemerintahan Kabupaten SBB.  Pasalnya, dengan adanya potensi sumber daya alam SBB yang cukup di minati oleh para investor luar maka kedepan Kabupaten Seram Bagian Barat akan menerima banyak tenaga kerja dari dalam dan luar daerah, hingga kedatangan tenaga kerja asing.

Sekda juga mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk nantinya memasukan seluruh tenaga kerja kontrak, tenaga kerja Honorer yang akan dimasukan sebagai peserta BPJS dengan adanya pengganggaran bagi iuran kepesertaan anggota BPJS ditiap ruang lingkup kerja seluruh OPD di Kabupaten SBB.

Untuk itu, penegasan Sekda SBB diarahkan kepada para honorer yang memang betul-betul melakukan tugas dan tanggungjawabnya sebagai tenaga honor. Dimana dari data yang ditemukan ada beberapa honorer yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Bahkan ada yang aktif hari ini, dan bahkan tidak pernah sama sekali melakukan tugasnya dan ketika mendengar akan  menerima upah honor maka pegawai tersebut masuk kantor. Honorer seperti ini telah dievaluasi dan akan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten SBB.

Untuk itu, sekda mengharapkan kepada seluruh OPD untuk dapat merengkrut pegawai Honor yang layak dan pantas untuk dimasukan sebagai keanggotaan peserta BPJS. Pasalnya, dari hasil evaluasi banyak tenaga honor yang tidak pernah aktif. Makanya honor yang aktiflah yang harus dimasukan sebagai peserta Jaminan Sosial.

“Pegawai honor yang aktif dan telah mengabdikan dirinya secara sungguh-sungguh kepada Pemerintah daerah harus dimasukan sebagai peserta jaminan social BPJS, dan yang tidak aktif jangan dimasukan dalam peserta BPJS”, tegas Sekda.

LEAVE A REPLY