Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (PEMKAB SBB) terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait proses penanganan dan penanggulangan bencana gempa bumi yang terjadi pada 26 September 2019 lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. SBB Hj. Mansur Tuharea, SH selaku perwakilan Pemkab, memimpin rapat bersama dengan FORKOPIMDA SBB dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat. Rapat berlangsung di lantai dua kantor Bupati pada Sabtu (12/10/2019).

Rapat kali ini merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas antara Bupati dan FORKOPIMDA pada 01 Oktober 2019 yang lalu, sekaligus membahas dan mengevaluasi hasil kinerja Pemda SBB dalam proses penanganan dan penanggulangan Paska bencana alam gempa bumi yang melanda kabupaten ini pada 26 September 2019 lalu.

Adapun Fokus pembahasan dan evaluasi dalam rapat ini menyoroti beberapa hal penting diantaranya, pendataan dan penanganan pengungsi, verifikasi dan validasi data bantuan serta proses penyalurannya, peningkatan peranan tim Anti Hoaks dalam menghadapi berbagai isu-isu negatif dan tidak benar terkait bencana dan penangannya, serta rencana pembentukan Tim khusus Pemantau Ketinggian Permukaan Air Laut.

Turut hadir dalam rapat kali ini, Kepala Kejaksaan Negeri SBB, Kepala Pengadilan Negeri Hunipopu, Wakil Ketua DPRD SBB Sementara, Pejabat Penghubung Kodim Maluku Tengah, Dandim Persiapan SBB, Kabag OPS selaku perwakilan Polres SBB dan para Pimpinan OPD serta Stafnya.

Setelah dibuka oleh Sekda, rapat dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala BPBD SBB Nasir Suruali, ST, MT, tentang perkembangan terakhir terkait bencana dan penangannya. Dalam pemaparannya beliau menyampaikan bahwa ada perbedaan antara Pengungsi dan Mengungsi.

Kepala BPBD SBB Nasir Suruali, ST, MT saat menyampaikan pemaparannya saat rapat berlangsung.

Pengungsi menurut beliau adalah mereka yang pada saat gempa terjadi, rumah atau bangunan miliknya mengalami kerusakan sehingga rentan bahaya jika ditinggali bahkan ada yang sudah tidak layak lagi. Sedangkan untuk mereka yang mengungsi adalah mereka yang mengalami ketakutan atau trauma serta keresahan sehingga memilih untuk mengungsikan dirinya ke tempat yang dia rasa aman.

Jumlah pengungsi SBB akibat bencana gempa bumi 26 september 2019 lalu, menurut data terakhir ada sebanyak 1.667 kepala keluarga atau 6.271 jiwa. Dengan korban meninggal, baik saat gempa berlangsung maupun saat di pengungsian berjumlah 21 orang, untuk luka berat ada 15 orang dan 32 lainnya luka ringan.

Selain itu juga disampaikan bahwa masa waktu Tanggap Darurat bencana untuk Kab. SBB diperpanjang selama satu minggu terhitung tanggal 10 Oktober hingga berakhir pada tanggal 16 Oktober 2019 mendatang.

Alasan diperpanjang, antara lain klarena masih banyaknya pengungsi dan yang mengungsi yang perlu diperhatikan sehingga dirasa belum tepat waktunya untuk masuk ke fase transisi atau fase rekonstruksi dan rehabilitasi.

Agenda rapat berlanjut dengan mendengarkan rekomendasi dari BNPB pusat. Rekomendasi ini dirasa perlu untuk mensinergikan semua komponen yang terlibat dalam penanganan paska bencana guna percepatan penyelesaian berbagai masalah maupun kendala yang ada di lapangan.

Rekomendasi itu antara lain dengan meningkatkan peranan dan kinerja Tim Anti Hoaks karena banyaknya berita dan informasi yang tidak benar yang beredar di masyarakat SBB dan menimbulkan keresahan sehingga membuat banyak dari mereka yang masih memilih mengungsi (bukan pengungsi) dan memilih tinggal di tenda-tenda pengungsian.

BNPB meminta agar ke depan Tim Anti Hoaks ini bisa diisi juga dari pihak Kepolisian maupun TNI, sehingga jika ada orang atau pihak-pihak tertentu yang terindikasi dan terbukti menimbulkan atau menyebarkan Hoaks, untuk dapat ditindak dan diberi sanksi hukum agar ada efek jera.

Rekomendasi kedua, BNPB mengajak untuk proses penanganan Pengungsi dapat dioptimalkan, sehingga para Pengungsi ini bisa hidup dengan lebih nyaman lagi. Karena selain kebutuhan pokoknya terbantu, para pengungsi juga perlu diperhatikan segi kesehatan dan keamanannya selama dipengusian maupun harta benda yang mereka tinggalkan di tempat asal masing-masing, baik rumah, hewan peliharaan dan sebagainya.

Selanjutnya yang jadi rekomendasi BNPB adalah tentang pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi data kerusakan bangunan baik milik pemerintah maupun masyarakat. Tim ini nantinya harus benar-benar dioptimalkan karena apa yang dikerjakan nanti sangat sensitif karena dibutuhkan keakuratan dan kehati-hatian, dan juga nantinya akan berperan besar dalam masa rekonstruksi dan rehabilitasi ke depannya.

Rekomendasi terakhir adalah usulan untuk membentuk sebuah tim lagi, yang bertugas untuk melakukan pemantauan permukaan air laut. Tim ini akan dibekali dengan pengetahuan tentang kebencanaan khususnya tsunami dan ditempatkan di pos pada titik-titik strategis dan rawan bencana tsunami di tepi pantai.

Pos ini nantinya dilengkapi perlengkapan seperti sirine tanda bahaya, lampu rotator serta pengeras suara untuk keperluan operasional, karena fungsinya sebagai pos pemberi peringatan dini. Tim ini akan diisi oleh beberapa orang yang nantinya bertugas secara bergantian.

Usai mendengarkan rekomendasi BNPB rapat diakhiri dengan mendengarkan tanggapan dan saran dari para anggota Forkopimda dan ditutup oleh Sekda dengan ucapan terimakasih dan berpesan untuk tetap menjaga koordinasi dan kerjasama agar setiap permasalahan yang timbul dalam setiap upaya penanggulangan dan pemulihan paska bencana ini dapat diselesaikan dengan baik.

LEAVE A REPLY