Piru – Bertempat di laboratorium komputer SMP Negeri 1 Seram Barat, pagi tadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat , Mansur Tuharea, SH mewakili Bupati membuka kegiatan dimaksud.

Korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah menduduki peringkat kedua dari kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Untuk itu dibutuhkan upaya pencegahan sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola pengadaan barang/jasa. Pada tahun 2018 pemerintah telah menetapkan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta aturan turunannya yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu diperlukan orang yang bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

“Sertifikat keahlian merupakan tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa di antaranya pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pokja pemilihan maupun pejabat pengadaan. Sertifikat keahlian ini merupakan salah satu persyaratan seseorang untuk menjadi pejabat pembuat komitmen, pokja pemilihan maupun pejabat pengadaan” tegas Tuharea.

Lebih lanjut Tuharea mengharapkan nantinya dengan memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang pengadaan barang dan jasa maka ASN dapat melaksanakan kewajibannya untuk melayani masyarakat secara efektif dan efisien dengan tetap menekankan prinsip – prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan memperlakukan secara adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya.

 

LEAVE A REPLY