Waimital- Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani sangatlah ditentukan oleh kapasitas dan integritas individu aparatur sipil negara yang diberi tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik, sebab peningkatan kapasitas dan integritas ASN sangat berkaitan dengan lingkungan organisasi dimana ASN tersebut berada dalam melaksanakan tugasnya.

Persoalan integritas Aparatur Sipil Negara tidak akan terlepas dari akuntabilitas dalam pengelolaan dan pengendalian kekayaaan negara yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Zona integritas juga berkaitan dengan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah penyelenggara negara, serta pimpinan dan jajaran birokrasi yang menjalankan tanggung jawab atau komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Sekretaris Daerah, Mansur Tuharea SH dalam sambutannya pada saat menghadiri acara dimaksud, Kamis 11 Juli 2019 kemarin, menyambut baik acara ini. “Selaku pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat, kami sangat menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini karena era demokrasi yang begitu transparan, mengharuskan pembangunan zona integritas bagi aparatur pemerintah selaku penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah”.

Lebih lanjut Tuharea mengatakan bahwa reformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Barat telah kami galakan sebab berkaitan erat dengan visi daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk luma tahun ke depan yakni Berbudi pekerti luhur, aman, sejahtera, adil dan bermartabat. Dengan misi PAR KASE BAE SBB.

Kedepan diharapkan ada perubahan perilaku baik ASN selaku penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat atau publik yang menerima jaminan mutu pelayanan.  Lebih lanjut dalam kesempatan ini, Sekretaris daerah menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam tahun 2019, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku atas pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun 2018 telah mengeluarkan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dari posisi predikat disclaimer atau tidak berpendapat menjadi WDP atau Wajar Dengan Pengecualian.

Pemerintah daerah tetap berkomitmen kuat untuk di tahun – tahun kedepan akan meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP, atau setidaknya dapat mempertahankan hasil tersebut.  Melalui kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani juga dapat mendorong kita semua dalam memperbaiki opini dan integritas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

 

 

LEAVE A REPLY